Program MBG Jangkau 58,2 Juta Orang, DPR Soroti Ketimpangan Antardaerah
DPR menyoroti SPPG yang belum optimal menyerap produk pemasok lokal dalam program MBG meski pemerintah melaporkan 58,2 juta penerima manfaat.
Ilustrasi. /Antara
Harianjogja.com, SOLO – Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5.0 terjadi di Barat Daya Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (9/12/2019) pukul 10.47 WIB. Guncangan gempa tersebut terasa sampai di Kota Solo, Jawa Tengah.
Sejumlah pelajar dan komunitas yang mengikuti kegiatan di Balai Tawang Praja yang berlokasi di Lantai V Kompleks Balai Kota Solo merasakan getaran gempa Gunungkidul. Beberapa peserta sempat keluar dari ruangan karena panik.
Namun, beberapa peserta menahan diri untuk tetap duduk meski talk show yang digelar oleh SPEK HAM Solo tersebut dihentikan selama kurang lebih lima menit.
“Getarannya terasa kencang. Tapi tidak lama, tidak sampai satu menit. Acara dihentikan sebentar lalu dilanjutkan,” ucap Fitri Haryani, salah satu narasumber dalam talk show.
Sementara, getaran gempa tersebut tak dirasakan oleh aparatur sipil negara (ASN) yang berkantor di Balai Kota. Salah seorang ASN, Widiatmoko, mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya gempa.
“Tidak merasa sama sekali. Mungkin hanya yang di lantai tinggi,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Solopos.com
DPR menyoroti SPPG yang belum optimal menyerap produk pemasok lokal dalam program MBG meski pemerintah melaporkan 58,2 juta penerima manfaat.
Warga RW 07 Sapen, Demangan, mengembangkan bank sampah dan pertanian perkotaan untuk memperkuat adaptasi serta mitigasi perubahan iklim.
BNPT menyalurkan sembako, membangun sumur bor dan MCK, serta memberikan edukasi antiradikalisme kepada warga terdampak banjir bandang di Padang.
DPRD Kota Jogja mendorong budidaya ikan berbasis teknologi dan hilirisasi produk untuk memperkuat produksi serta nilai ekonomi perikanan lokal.
DKPP menjadwalkan sidang empat perkara dugaan pelanggaran etik terkait syarat pendidikan Gibran saat pencalonan wapres pada Pilpres 2024.
Hardjuno Wiwoho menyambut pengesahan UU Perampasan Aset. Ia menilai pemberantasan korupsi harus memastikan hasil kejahatan dikembalikan.