Setelah Sunan Kuning, Pemkot Semarang Akan Tutup Lokalisasi Prostitusi di GBL

Harianjogja.com, SEMARANG — Pemerintah Kota Semarang akan kembali menutup aktivitas prostitusi di ibu kota Jawa Tengah itu. Setelah Sunan Kuning, sasaran Pemkot Semarang selanjutnya adalah lokalisasi Gambilangu yang lebih dikenal dengan akronim GBL.

Dalam pernyataan resmi yang diterima resmi Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI) di Kota Semarang, Senin (11/11/2019, penutupan Gambilangu dijadwalkan pada 19 November 2019. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang Muthohar mengatakan jadwal penutupan lokalisasi GBL itu sesuai dengan arahan dari Direktur Rehabilitasi Sosial Kementrian Sosial.

Saat ini, kata dia, jajaran Pemkot Semarang terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal lantaran sebagian wilayah lokalisasi GBL tersebut masuk Kabupaten Kendal. “Kami koordinasikan dengan Kabupaten Kendal. Yang jelas, Kota Semarang siap,” kata Muthohar saat melakukan sosialisasi penutupan lokalisasi GBL, Senin.

Dia menyebut ada 126 wanita pekerja seks (WPS) yang mengadu nasib di GBL wilayah Kota Semarang. Terkait dengan seremonial penutupan, menurutnya tidak jauh berbeda dengan penutupan lokalisasi Sunan Kuning yang telah dilakukan beberapa pekan lalu.

Seremonial penutupan rencananya akan dilakukan di Terminal Mangkang dengan harapan lokasinya dapat menampung seluruh WPS serta tamu undangan. Hal yang membedakan, imbuhnya, adalah penyaluran dana bantuan sosial atau dana tali asih.

Saat penutupan lokalisasi Sunan Kuning, para WPS mendapatkan dana tali asih dari APBD Pemkot Semarang. Dinas Sosial Kota Semarang pun mempersiapkan keseluruhan kebutuhan dana, mulai dari pembuatan rekening, pemberkasan, hingga pembagian buku tabungan.

Sementara itu, WPS GBL akan mendapatkan tali asih langsung dari Kementerian Sosial (Kemensos). Dalam pembangian dana bantuan sosial ini, Kemensos bekerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Yayasan At Tauhid.

“Terkait uang bantuan sosial langsung dengan At Tauhid yang nanti memberikan bantuan tersebut kepada embak-embaknya. Dinsos hanya fasilitasi kegiatan penutupan,” jelas Muthohar.

Ketua Yayasan Rehabilitasi At Tauhid Singgih Yongki Nugroho, mengatakan masing-masing WPS Gambilangu akan mendapatkan dana bantuan sosial melalui rekening masing-masing sebesar Rp 6 juta. Perinciannya yaitu dana transportasi sebesar Rp250.000 dan dana jaminan hidup sebesar Rp750.000. Adapun, sisanya Rp5 juta merupakan dana usaha ekonomi produktif.

“Pembuatan rekening sudah. Pada 19 November nanti akan ada penyerahan buku rekening dan ATM,” ucapnya.

Ditegaskan Yongki, dana ekonomi produktif ini 70% harus dibelanjakan untuk alat usaha dan 30% untuk bahan usaha. Hal ini agar dana yang diberikan Kemensos benar-benar digunakan oleh para WPS sebagaimana mestinya.

“Misalkan mau buka usaha bakso, alat usahanya ada gerobak, panci, wajan, kompor, meja, kursi. Bahannya seperti tepung, daging, dan lain-lain. Kami akan mendampingi WPS saat membelanjakan uangnya dan harus ada kuitansi yang jelas. Kami akan dampingi semaksimal mungkin supaya mereka bisa mandiri dan sejahtera,” paparnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Solopos.com