Prabowo Tegaskan TNI dan Polri Hadir Bantu Kesulitan Rakyat
Presiden Prabowo menegaskan keterlibatan TNI dan Polri dalam membantu rakyat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan nasional.
Gibran Rakabuming Raka (kedua kanan) dan Achmad Purnomo berfoto dengan warga saat melayat G.K.R. Galuh Kencana di Sasana Mulyo Solo, Jumat (1/11/2019). /Solopos-Mariyana Ricky P.D
Harianjogja.com, SOLO -- Pernyataan Ketua DPC PDIP Solo yang juga Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo tentang calon wali kota dan calon wakil wali kota Solo ditanggapi datar oleh putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.
Sebelumnya, Rudy menilai jika rekomendasi cawali-cawawali Solo dari DPP PDIP jatuh di luar yang diusulkan DPC PDIP Solo, maka akan jadi sebuah preseden buruk.
Seperti diketahui, DPC PDIP Solo mengusulkan pasangan Achmad Purnomo-Teguh Prakosa. Menurut Gibran dirinya sudah berkonsultasi kepada para seniornya di PDIP di setiap langkah politik menuju Pilkada Solo 2020. Bahkan Rudy adalah orang pertama yang disowani Gibran sebelum kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh lain.
Pernyataan itu disampaikan Gibran kepada wartawan di The Sunan Hotel, Selasa (12/11/2019). Menurutnya, saat itu Rudy mempersilakan dirinya mendaftar sebagai anggota PDIP dan sebagai calon Wali Kota Solo.
“Saya pernah bilang kan Pak Rudy adalah orang yang sangat saya hormati. Beliau orang yang paling pertama saya sowani. Teman-teman juga tahu kan [Rudy] orang pertama yang saya sowani di Loji Gandrung. Saat itu saya bertanya tentang pilkada. Jawaban Pak Rudy [saat itu] juga sudah jelas, ambil KTA-nya dulu, silakan daftar,” ujar dia.
Bahkan ketika DPC PDIP Solo sudah menutup pendaftaran pun, Gibran mengaku tidak melakukan protes apa-apa. Dia kemudian berkonsultasi ke sejumlah senior PDIP, termasuk Bambang Wuryanto (Ketua DPD PDIP Jateng). Konsultasi itu untuk meminta penjelasan perihal masih dibolehkan atau tidak dirinya mendaftar sebagai cawali Solo.
“Saya konsultasi bapak, ibu, ini saya masih bisa atau tidak berkesempatan untuk mendaftarkan diri. Dijawab bisa, jawabannya bisa. Pak Bambang Pacul [Bambang Wuryanto] bisa, Mbak Puan juga sudah statemen, bisa dong. Bu Mega juga memberikan saya satu bendel peraturan partai, masih bisa. Di peraturan ada, masih bisa,” kata dia.
Ketua DPC PDIP Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, menyebut DPP PDIP melakukan pelanggaran jika memberi rekomendasi kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota (cawali) pada Pilkada Solo 2020.
Begitu pula jika DPP memberikan rekomendasi kepada orang lain selain dua nama yang diajukan DPC PDIP Solo sebagai cawali dan cawawali yakni Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa.
Wali Kota Solo itu merujuk pada Peraturan Partai No. 24/2017 tentang Rekrutmen Bakal Calon Kepala Daerah. DPC boleh melakukan penjaringan tertutup di internal partai apabila memperoleh suara minimal 25 persen.
“Sekarang begini, tinggal DPP [Dewan Pimpinan Pusat] saja, membuat aturan itu mau dipakai atau enggak. Kalau DPP membuat aturan tidak dipakai, ya selesai partai. Berarti melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri,” kata dia kepada wartawan di Rumah Dinas Loji Gandrung, Senin (11/11/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Solopos.com
Presiden Prabowo menegaskan keterlibatan TNI dan Polri dalam membantu rakyat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan nasional.
DJP menerbitkan SE-8/PJ/2026 yang memperluas pengawasan pajak hingga tingkat desa dengan dukungan teknologi digital, web scraping, remote sensing, serta jejarin
5 bahasa tubuh yang kerap dikaitkan dengan kebohongan: pola bicara berubah, ucapan tak selaras, isyarat wajah, senyum palsu, dan sentuhan hidung.
Piala Dunia 2026 di Meksiko ternyata hanya memberi dampak ekonomi terbatas. Pertumbuhan, konsumsi rumah tangga, hingga sektor hotel belum menunjukkan lonjakan.
Trump Media menawarkan akses lebih cepat ke unggahan Donald Trump di Truth Social dengan tarif Rp1,7 miliar per bulan. Skema ini memicu kritik soal.
Kementerian Haji dan Umrah resmi menghapus mekanisme lunas tunda ganti pada haji khusus. Jamaah kini hanya bisa berangkat sesuai nomor urut porsi untuk mencegah