Ahmad Muzani Ditetapkan jadi Ketua MPR 2024-2029, Harta Kekayaannya Tercatat Rp59 Miliar
Politisi Partai Gerindra Ahmad Muzani secara resmi dilantik menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra ini mencapai Rp59 mili
Anies Diminta Blak-Blakan ke Publik soal Anggaran
Ilustrasi APBD/kopel-online.or.id
Harianjogja.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk membuka data anggaran kepada masyarakat.
Ketua Fraksi Nasdem Wibi Andrino meminta proses keterbukaan informasi kepada publik dapat meredam polemik tentang isi Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020.
"Komponennya [KUA-PPAS] dibuka saja karena ini sudah era keterbukaan. Sekarang ini masyarakat pintar dan kritis. Bilamana tidak [dibuka] akan jadi pertanyaan ada apa dibalik ini?," kata Wibi, Kamis (31/10/2019).
Dia menuturkan Fraksi Nasdem DKI Jakarta meminta Anies untuk membuka anggaran tersebut. Namun, permintaan itu belum terealisasi hingga kini.
Meski demikian, Wibi mengaku pernah bertanya kepada Kementerian Dalam Negeri soal konsep keterbukaan anggaran. Menurut Kemendagri, katanya, keterbukaan data anggaran saat ini belum final menjadi hak dari masing-masing daerah.
BACA JUGA
"Saya sempat bertanya ke staf Kemendagri waktu Bimtek di Bandung. Apakah ada kewajiban mempublikasikan rancangan KUA-PPAS? Dia menjelaskan tidak ada kewajiban, tidak ada paksaan. Namun, ketika rapat wajib dibuka," imbuhnya.
Dia mengingatkan Anies bahwa Jakarta bukan cuma milik penduduk yang tinggal dan mencari nafkah di Jakarta, tetapi menjadi sorota dan acuan (role model) seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, fraksi Nasdem DKI siap membahas anggaran secara detail hingga tuntas dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI.
Dia juga meminta agar semua pihak tak meragukan kualitas anggaran di tengah waktu yang mepet. Nasdem DKI siap untuk membahas anggaran secara detail. Wibi mengatakan fraksinya juga siap menanggung akibat jika nantinya ada keterlambatan pencairam anggaran
"Buka saja semua data seterang-terangnya agar tidak jadi preseden buruk. Lagi pula, kami kerja sesuai aturan enggak jadi soal, asal anggaran satu per satu detail kita sisir sampai selesai," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Share
Bernadheta Dian Saraswati
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
