Anggaran Kemendikdasmen 2027 Naik Jadi Rp61,1 Triliun

Harianjogja.com, JAKARTA— Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp61.100.819.081.000 atau Rp61,10 triliun. Nilai tersebut meningkat Rp2,86 triliun dibandingkan pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp58,24 triliun.

Persetujuan pagu anggaran Kemendikdasmen 2027 tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Kemendikdasmen di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

"Komisi X DPR RI menerima pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp61.100.819.081.000," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani dalam rapat tersebut.

Meski pagu yang disepakati mengalami kenaikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan alokasi tersebut masih belum optimal untuk memenuhi seluruh kebutuhan program dan sasaran pendidikan bermutu.

Karena itu, Kemendikdasmen mengajukan tambahan anggaran Rp157,76 triliun. Dengan usulan tersebut, total kebutuhan anggaran yang diajukan Kemendikdasmen mencapai Rp306,51 triliun.

Rincian Pagu Anggaran Kemendikdasmen 2027

Lalu Hadrian menjelaskan pagu Rp61,10 triliun tersebut bersumber dari beberapa jenis penerimaan. Sebagian besar berasal dari Rupiah Murni.

Rinciannya, Rupiah Murni mencapai Rp61,06 triliun, kemudian Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp30,85 miliar, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp9,05 miliar.

Sementara berdasarkan jenis belanja, anggaran Kemendikdasmen 2027 terbagi dalam empat kelompok utama. Belanja barang menjadi salah satu alokasi terbesar setelah belanja pegawai.

Berikut rincian belanja dalam pagu anggaran tersebut:

Belanja pegawai: Rp16,02 triliun.

Belanja barang: Rp24,57 triliun.

Belanja modal: Rp6,78 triliun.

Belanja bantuan sosial: Rp13,72 triliun.

Jika dibandingkan dengan pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp58,24 triliun, terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp2,86 triliun.

Tambahan Anggaran untuk 100.000 Sekolah

Abdul Mu'ti menjelaskan tambahan anggaran yang diajukan Kemendikdasmen berkaitan dengan keberlanjutan berbagai program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan. Salah satu fokus utamanya adalah pemenuhan target sasaran terhadap 100.000 sekolah.

Usulan tersebut juga dikaitkan dengan pelaksanaan Program Wajib Belajar 13 Tahun. Kemendikdasmen menyiapkan sejumlah kebutuhan yang dinilai penting untuk memperluas sasaran program pendidikan dan meningkatkan dukungan bagi peserta didik.

Untuk Program Indonesia Pintar (PIP), tambahan anggaran akan digunakan untuk memperluas sasaran sekaligus meningkatkan satuan biaya pada seluruh jenjang pendidikan. Anggaran tambahan juga diarahkan untuk pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Selain itu, usulan tambahan mencakup penyaluran beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM). Program-program tersebut menjadi bagian dari kebutuhan Kemendikdasmen dalam mendukung pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun.

Anggaran untuk Sarana Pembelajaran dan Guru

Kebutuhan tambahan anggaran juga diarahkan untuk memperkuat kualitas pengajaran dan pembelajaran. Kemendikdasmen mengajukan tambahan anggaran untuk penyediaan sarana serta peralatan pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan.

Di sektor tenaga pendidik, usulan tersebut mencakup perluasan sasaran berbagai tunjangan bagi guru non-ASN. Kemendikdasmen juga mengusulkan keberlanjutan program fasilitasi pendidikan guru.

Salah satu program yang turut masuk dalam usulan tambahan adalah pemenuhan kualifikasi pendidikan D-IV/S1 bagi para guru. Dengan demikian, kebutuhan tambahan anggaran yang diajukan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik satuan pendidikan, tetapi juga dukungan terhadap peserta didik, sarana pembelajaran, dan peningkatan kualifikasi guru.

Meski Komisi X DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Kemendikdasmen 2027 sebesar Rp61,10 triliun, Abdul Mu'ti menilai kebutuhan program pendidikan bermutu masih lebih besar. Karena itu, Kemendikdasmen mengajukan tambahan Rp157,76 triliun dari total usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp306,51 triliun.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara