SE Guru Non-ASN Terbit, Guru Honorer Kini Lebih Tenang Mengajar
Guru honorer di daerah mengaku lebih tenang mengajar setelah Kemendikdasmen menerbitkan SE Nomor 7 Tahun 2026 tentang guru non-ASN.
Presiden Joko Widodo. /ANTARA FOTO-Puspa Perwitasari]
Harianjogja.com, JAKARTA - Indonesia sedang menghadapi sejumlah polemik antara pemerintah dengan warganya. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan tetap memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk dukungan terhadap segala keputusan yang diambil Jokowi.
"PSI akan berdiri kokoh mendukung segala keputusan yang diambil Presiden Jokowi untuk kebaikan bangsa," kata Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (28/9/2019).
Isyana menyebutkan Presiden Jokowi memerlukan kekuatan politik yang memberikan masukan positif dalam proses pengambilan keputusan politik tersebut.
\'Sekaligus \'pasang badan\' dengan segala konsekuensi politik yang mungkin terjadi karena keputusan itu," kata Isyana.
Menurut dia, saat ini Presiden Jokowi memang tengah dihadapkan pada berbagai persoalan politik yang sangat tinggi kompleksitasnya.
Oleh karena itu, PSI yakin Jokowi sebagai seorang presiden dan negarawan akan mengambil keputusan yang tepat.
"Jokowi akan mengambil keputusan-keputusan strategis yang baik dan positif untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia," ucap Isyana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Guru honorer di daerah mengaku lebih tenang mengajar setelah Kemendikdasmen menerbitkan SE Nomor 7 Tahun 2026 tentang guru non-ASN.
Gempa Sukabumi Magnitudo 4,5 mengguncang Jawa Barat akibat aktivitas sesar aktif bawah laut, BMKG pastikan belum ada gempa susulan.
DPAD DIY mengakuisisi untuk mengelola arsip termasuk arsip pribadi, seniman, budayawan dan arsip-arsip yang menyimpan memori kolektif.
Identitas 11 bayi yang ditemukan di Pakem Sleman masih ditelusuri Pemkab Sleman untuk penerbitan dokumen resmi dan asal-usul bayi.
Bank Indonesia mencatat pertumbuhan utang luar negeri Indonesia triwulan I 2026 melambat, dengan rasio ULN terhadap PDB turun menjadi 29,5 persen.
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Muhadjir Effendy dalam kasus dugaan korupsi kuota haji setelah saksi meminta penundaan.