DPR RI: Jangan Tutup-Tutupi Korporasi Pelaku Karhutla yang Nakal
DPR RI mengharapkan agar penegakan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan memenuhi prinsip keadilan.
Ekspresi sejumlah angggota DPR saat menyerahkan pandangan tertulis fraksi terkait Revisi UU KPK pada Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019)./ANTARA FOTO - Puspa Perwitasari
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta Fraksi Partai Demokrat di DPR untuk mendengarkan tuntutan masyarakat yang memprotes sejumlah RUU kontroversial mengingat telah jatuh korban jiwa mahasiswa.
Anggota DPR Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai Presiden Jokowi harus turun tangan menghentikan cara-cara represif aparat kala menghadapi demonstran yang memperjuangkan aspirasinya. Selain itu, tambah dia, Kepala Negara mesti menyelesaikan akar masalah unjuk rasa mahasiswa yakni keberadaan RUU yang tidak adil dan tidak aspiratif.
"Sudah benar tentunya menunda seluruh RUU yang tidak adil. Selanjutnya bersama DPR periode yang baru segera perbaiki dan cabut pasal-pasal yang tidak adil bagi rakyat," ujarnya dalam keterangan tertulisnya Sabtu (28/9/2019).
Sebagaimana diketahui, dua mahasiswa Universitas Haluoleo, Kendari, tewas dalam aksi unjuk rasa di DPRD Sulawesi Tenggara, beberapa hari lalu. Saat ini, Mabes Polri masih menginvestigasi penyebab hilangnya dua nyawa demonstran tersebut.
Didi mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas pelaku dan dalang di balik tewasnya dua mahasiswa. Semestinya, kata dia, mahasiswa sebagai rakyat sipil tidak boleh menjadi korban kesewenang-wenangan aparat bersenjata.
"Senjata tidak boleh digunakan untuk membunuh rakyat sendiri. Apalagi, saat berdemo untuk memperjuangkan aspirasi atas terbitnya beberapa RUU yang dianggap tidak adil," ujarnya.
Didi menambahkan bahwa dua korban jiwa sudah terlalu banyak. Dengan eskalasi aksi massa yang terus meningkat, bukan mustahil terjadi bola liar yang dapat menimbulkan korban-korban baru bila Presiden tidak bertindak cepat.
"Jangan ada lagi anak bangsa yang harus mati sia-sia lagi," ucap Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
DPR RI mengharapkan agar penegakan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan memenuhi prinsip keadilan.
Puncak haji 2026 segera dimulai. Simak jadwal Armuzna, tahapan wukuf di Arafah, dan tips persiapan jemaah haji.
Mensos Gus Ipul menonaktifkan dua pejabat pengadaan Sekolah Rakyat terkait investigasi dugaan maladministrasi pengadaan barang.
KPK mendalami hubungan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dengan pengusaha EO terkait kasus dugaan korupsi proyek dan CSR.
Pembangunan gedung baru SDN Nglarang terdampak Tol Jogja-Solo di Sleman ditarget mulai Mei 2026 setelah pematokan lahan rampung.
Ditjenpas membantah video viral dugaan sel mewah dan penggunaan HP di Lapas Cilegon serta menegaskan pengawasan tetap dilakukan.