Mendikdasmen Tegaskan Ekskul Korps Kadet Tak Wajib
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
Gagasan rencana dan kriteria disain ibu kota negara. /ANTARA-Paparan Kementerian PUPR
Harianjogja.com, JAKARTA- Sebuah survei belum lama ini mengumpulkan pendapat publik ihwal rencana pemindahan ibu kota.
Proses pemindahan Ibu Kota Negara masih bergulir. Lembaga Media Survei Nasional (Median) pun melakukan penelitian untuk mengukur sejauhmana publik melihat rencana pemindahan Ibu Kota.
Dalam penelitian bertema "Melihat Persepsi Publik Terhadap Rencana Pemindahan Ibukota", Median menemukan ada 45,3 persen publik yang tidak setuju dengan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota, sedangkan 40,7 persen setuju.
"Dari hasil survei ditemukan bahwa ada 45,3 persen publik yang tidak setuju dengan rencana Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota, sedangkan 40,7 persen setuju. Mereka yang yang tidak tahun sebesar 14,0 persen," ujar Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Rico menuturkan, dari sisi pengetahuan publik memang cukup tinggi, setidaknya didapati 86,7 persen publik mengetahui adanya rencana pemindahan Ibu Kota. Pemerintah, sambungnya, memiliki tugas berat untuk meyakinkan publik, terutama mereka yang belum setuju.
Bila melihat dari domisilinya, sambung Rico, penduduk di pulau Jawa sebagian besar tidak setuju pemindahan Ibu Kota. Di pulau Jawa sebesar 51,4 persen tidak setuju pemindahan Ibu Kota. Sedangkan yang setuju sebesar 30,7 persen, dan yang tidak tahu sebesar 17,9 persen.
Sementara sebagian besar penduduk di luar pulau Jawa setuju dengan pemindahan Ibu Kota. "Di luar pulau Jawa, yang setuju rencana pemindahan Ibu Kota sebesar 56,0 persen. Sedangkan tidak setuju sebanyak 35,9 persen, dan yang tidak tahu 8,1 persen," ujarnya.
Rico menambahkan, dari survei yang dilakukan ada lima alasan utama terkait publik tidak setuju dengan pemindahan Ibu Kota, terutama terkait dengan persoalan ekonomi.
"Masalah terbesar terkait ekonomi, yaitu rakyat meminta diselesaikan dulu masalah ekonomi dan pengangguran, yaitu sebesar 15,0 persen. 14,2 persen publik juga menilai pengeluaran uang negara akan makin tinggi jika memindahkan Ibu Kota," ujarnya.
Survei Median dilakukan 20-30 Agustus 2019 dengan jumlah 1.000 responden. Margin of error 3,09 persen dan untuk tingkat kepercayaan 95 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
inflasi September 2026 diproyeksi mencapai 3,34%-3,35%, dipicu pangan, El Nino, MBG, dan kenaikan harga minyak dunia.
Delapan gerai KDMP Bantul telah diverifikasi. Hasil pemeriksaan akan menjadi bahan laporan tim dan review BPKP terkait pembangunan.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi 1 Oktober 2026 dan akan dievaluasi pemerintah pada 7 Oktober.
UGM menilai wacana kuliah gratis perlu memprioritaskan warga kurang mampu dan memperluas akses pendidikan tinggi.
Kemarau panjang di Cangkringan membuat dua sekolah kekurangan air dan memicu tiga kebakaran sejak Juni 2026.