KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Tulungagung Nonaktif
KPK mendalami dugaan aliran uang kepada Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo lewat pemeriksaan sembilan saksi.
Ma\'ruf Amin. /Suara.com- Peter Rotti
Harianjogja.com, NUSA DUA-- Wakil Presiden terpilih Ma\'ruf Amin mengatakan PKB harus terdepan menangkal ideologi yang menyimpang dari kesepakatan para pendiri bangsa seperti paham radikal, intoleran, dan khilafah
"PKB sebagai parpol yang lahir dari \'rahim\' NU harus mengambil peran jaga NKRI. PKB harus di depan menangkal radikalisme, intoleran, dan khilafah," kata Ma\'ruf dalam penutupan Muktamar VI PKB, di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019) malam.
Dia menjelaskan, khilafah di Indonesia bukan ditolak namun tertolak karena menyalahi kesepakatan para pendiri bangsa.
Menurut dia, Indonesia didirikan dengan satu kesepakatan yaitu Pancasila dan UUD 1945.
"Yang islami bukan hanya khilafah namun kerajaan seperti di Saudi diterima para ulama, republik seperti di Mesir, Pakistan dan Turki. Khilafah di Indonesia bukan ditolak tapi tertolak karena menyalahi kesepakatan didirikannya negara bangsa," ujarnya.
Ma\'ruf menegaskan bahwa dalam negara kesepakatan seperti di Indonesia, semua kelompok harus dilindungi.
Karena itu dia meminta PKB terdepan mengawal NKRI, Pancasila, UUD 1945.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK mendalami dugaan aliran uang kepada Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo lewat pemeriksaan sembilan saksi.
Demo ojol Jogja hari ini berpotensi memicu kemacetan di Malioboro, Tugu, dan Ringroad Utara Sleman. Simak rute lengkap aksi damai driver online.
Jadwal SIM keliling Bantul Mei 2026 dibuka di Manding, Gilangharjo, dan Wukirsari. Cek lokasi, jam layanan, dan syarat perpanjangan SIM.
Polisi menduga teror pocong di Tangerang merupakan modus pencurian dan perampokan. Warga diminta aktifkan ronda dan siskamling.
Jadwal bus KSPN Malioboro ke Pantai Ndrini dan Obelix Sea View Rabu 20 Mei 2026, lengkap dengan rute dan tarif.
Mentan Andi Amran Sulaiman memecat ASN Kementan terkait dugaan penyelewengan anggaran Rp500 juta. Pegawai tersebut kini berstatus DPO.