Kredit Mobil Baru dan Bekas Melemah, OJK Soroti Dampak PHK
OJK mencatat pembiayaan mobil multifinance turun 3,61% hingga Mei 2026. Dampak PHK dinilai menjadi salah satu tantangan industri pembiayaan.
Ilustrasi demokrasi./nigerianeye.com
Harianjogja.com, JAKARTA- Praktik intoleransi terhadap kelompok minoritas ditengarai menyebabkan demokrasi di Indonesia memburuk.
Peniliti utama dari Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Saiful Mujani mengidentikasi penyebab penurunan kinerja demokrasi yang serius di Indonesia.
Saiful mengatakan yang menjadi salah satu faktor utama penurunan demokrasi di Indonesia yakni masih adanya diskriminasi terhadap kalangan yang dianggap minoritas.
"Karena itu, ke depan Indonesia memerlukan kepemimpinan strategis di tingkat pusat hingga daerah yang mengedepankan prinsip-prinsip dasar kesetaraan warga negara," katanya di kantor SMRC, Jalan Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat. Minggu (4/8/2019).
Padahal di tahun 2005 hingga 2012, Saiful melanjutkan Indonesia mendapatkan pujian dari lembaga Freedom House. Indonesia telah mencapai indeks kebebasan \'sepenuhnya bebas\'. Artinya kualitas demokrasi di Indonesia adalah yang terbaik di ASEAN dan berada satu grup dengan negara-negara demokratis lainnya di Asia, seperti India, Jepang, dan Korea Selatan.
"Namun sejak 2013 skor indeks kebebasan di Indonesia terus menurun sehingga sekarang dinilai hanya ‘sebagian bebas‘," ucapnya.
Akan tetapi di dimensi hak dan kebebasan dalam demokrasi yaitu hak sipil (civil rights) dan kebebasan sipil (civil liberty). Untuk hak sipil, kondisi di Indonesia masih dianggap baik, meski masih ada banyak hal yang harus dibenahi. Sedangkan pemenuhan kebebasan sipil di Indonesia menunjukkan penurunan yang serius.
"Pemenuhan hak sipil masih relatif baik karena saat ini di Indonesia, hak-hak politik untuk berpartisipasi dalam politik masih terjamin, misalnya kebebasan untuk ikut dalam pemilu, kebebasan memperebutkan jabatan publik strategis, dan lain sebagainya," bebernya.
Saiful menambahkan, penurunan kebebasan sipil yang dimaksud adalah kebebasan berbicara, kebebasan akademik, kebebasan berorganisasi, serta kebebasan menjaIankan dan menyatakan keyakinan agama atau bahkan tidak percaya pada agama secara terbuka.
"Masih banyak warga yang mengalami diskriminasi, tidak diterima oleh warga yang Iain dengan paksa dan kekerasan dan negara tak melindungi hak-hak mereka sebagal warga negara," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
OJK mencatat pembiayaan mobil multifinance turun 3,61% hingga Mei 2026. Dampak PHK dinilai menjadi salah satu tantangan industri pembiayaan.
Bajaj akan meluncurkan motor listrik terbarunya ke pasar ekspor lebih dulu sebelum India. Amerika Latin dipilih sebagai target utama karena permintaan kendaraan
Asita DIY menilai tren wisata multi-destinasi menjadi peluang besar bagi Yogyakarta untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan, memperkuat ekonomi lokal, dan men
Harga Bright Gas resmi turun di DIY dan Pulau Jawa. Bright Gas 12 kg kini Rp220.000 dan 5,5 kg Rp103.000 per tabung mulai Juli 2026.
PT Importa Jaya Abadi membidik ekspansi ke pasar Asia Tenggara setelah memperkuat dominasinya di pasar domestik.
Profil Perry Warjiyo, ekonom asal UGM yang mengabdi sekitar 42 tahun di Bank Indonesia dan dikenal sebagai penggagas transformasi pembayaran digital melalui QRI