Rekrutmen CPNS November 2026, Pemerintah Siapkan 150.000 Formasi
Pemerintah menyiapkan sekitar 150.000 formasi CPNS 2026. Pengumuman ditargetkan November dengan prioritas sejumlah program pemerintah.
Hasto Kristiyanto/Antara-Muhammad Adimaja
Harianjogja.com, JAKARTA--PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa undangan kepada Prabowo Subianto untuk menghadiri kongres partai tersebut bukan untuk membahas koalisi.
"[Koalisi] Kan nanti diputuskan oleh Presiden. Tetapi, kan ruang dialog terus dibuka oleh PDI Perjuangan," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyantonya, di Jakarta, Kamis (1/8/2019) malam.
Hal tersebut disampaikannya usai ramah tamah dengan para pimpinan redaksi media, baik cetak, televisi, radio, maupun "online", di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta.
"Bukan berarti, ketika kita bertemu itu, isinya bagi-bagi kursi, bagi-bagi jabatan, kekuasaan," ujarnya.
Menurut Hasto, membangun dialog lebih esensial ketimbang membicarakan tentang bagi-bagi kursi, jabatan, dan kekuasaan.
Dengan dialog, kata dia, masing-masing pihak bisa mencari titik temu atas berbagai perbedaan yang ada.
Mengenai ruang koalisi, Hasto kembali menegaskan bahwa pembicaraan mengenai koalisi akan dilakukan Presiden Joko Widodo dengan para pimpinan partai politik.
"Itu nanti masih ada tahapan-tahapan. Tetapi, dari hasil kajian PDI Perjuangan, masyarajat juga perlu membangun harapan di antara pemimpin bertemu. Kan tradisi yang baik," katanya.
Sebelumnya dikabarkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal hadir memenuhi undangan dalam Kongres V PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, 8-11 Agustus 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : antara
Pemerintah menyiapkan sekitar 150.000 formasi CPNS 2026. Pengumuman ditargetkan November dengan prioritas sejumlah program pemerintah.
Kemenhub menyiapkan seluruh moda transportasi menghadapi Nataru 2026/2027 dengan proyeksi 127 juta pergerakan masyarakat.
MUI menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan penggunaan, produksi, dan perdagangan vape haram serta meminta pemerintah menyusun regulasi.
Pemerintah menargetkan 7,54 juta pekerja formal menerima insentif PPh 21 DTP pada 2027 untuk karyawan bergaji hingga Rp10 juta.
Pemkot Jogja mengusulkan Rp5 miliar dalam APBD 2027 untuk persiapan pembangunan PSEL Piyungan bersama Sleman dan Bantul.
Nusron Wahid mencabut HGU 11 perusahaan terkait karhutla. Sanksi dibagi dalam lima klaster pelanggaran di tiga provinsi.