Jelang MPLS, 20 Sekolah Rakyat Siap Digunakan
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 20 kabupaten dan kota rampung menjelang MPLS Tahun Ajaran 2026/2027 dan siap digunakan.
Pekerja melakukan bongkar muat bagasi penumpang pesawat Lion Air, di Bandara Husein Sastranegara Bandung, Jawa Barat./Bisnis-Rachman
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Perhubungan akan melakukan pemantauan harga tiket Lion Air yang beberapa waktu lalu masih belum diturunkan karena terdapat masalah teknis pada sistem penjualan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sesuai dengan komitmen, Lion berjanji akan menurunkan harga pada hari ini. Sesuai dengan ketentuan yang dibuat pemerintah, maskapai berbiaya rendah (low cost carrier/LCC) harus menurunkan harga tiket hingga 50% dari tarif batas atas (TBA).
"Janjinya Rabu ini tiket Lion sudah turun. Kami akan monitor, dan berharap mereka konsisten lakukan itu," kata Budi di Gedung DPR, Rabu (24/7/2019) malam.
Pihaknya secara pribadi mengaku belum sempat untuk melakukan pemantauan langsung karena banyak menghadiri rapat. Akan tetapi, seharusnya harga tiket sudah turun.
Pemerintah telah meminta Citilink Indonesia dan Lion Air, sebagai maskapai LCC yang memiliki kategori layanan minimum (no frills), untuk menurunkan harga tiketnya menjadi 50% dari tarif batas atas (TBA). Normalnya, harga tiket maskapai LCC sebesar 85% dari TBA.
Perincian penerbangan murah untuk Citilink akan diterapkan untuk 62 flight per hari (Selasa, Kamis, dan Sabtu) untuk 3.348 seat, sedangkan Lion Air mencakup 146 flight untuk 8.278 seat. Adapun, jumlah kursi tersebut telah sesuai dengan 30% dari total kapasitas penumpang per pesawat.
Penerbangan murah dilaksanakan setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu untuk keberangkatan 10.00--14.00 waktu setempat. Jatahnya hanya diberikan untuk 30% dari total kapasitas penumpang per pesawat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 20 kabupaten dan kota rampung menjelang MPLS Tahun Ajaran 2026/2027 dan siap digunakan.
Polisi menangkap tiga tersangka karhutla di OKU Timur. Petugas menyita abu, ranting, tanah bekas terbakar dan dua korek api gas.
Bantul menghapus denda PBB-P2 untuk tunggakan 1994-2025. Wajib pajak cukup membayar pokok hingga 31 Desember 2026.
AS memperingatkan China dan negara lain soal sanksi sekunder jika tetap berbisnis dengan Iran melalui kampanye ekonomi terbaru.
Menkomdigi Meutya Hafid menghormati proses hukum kasus internet tak berizin di Mentawai dan mendorong pendekatan pembinaan.
KPK mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan Dinas PUPR Kota Bengkulu setelah menyita uang Rp4 miliar dari rumah pejabat.