Karhutla Sumsel Kian Parah, Bakar 300 Hektare Lahan per Hari
Karhutla Sumsel membakar 200–300 hektare lahan per hari. Keterbatasan air dan kapasitas pemadaman menjadi kendala petugas di lapangan.
Aparat Polres Klaten membawa Al Farizi ke ruang konferensi pers di Mapolres Klaten, Kamis (8/7/2019). (Solopos/Taufiq Sidik Prakoso)
Harianjogja.com, KLATEN --Guna menampung pengaduan korban penipuan investasi bodong PT Krishna Alam Sejahtera Klaten, pihak Polres Klaten, Jawa Tengah, akan membuka posko.
Kasatreskrim Polres Klaten, AKP Dicky Hermansyah, sejauh ini pihkanya masih merampungkan pendataan dari 1.765 mitra kerja.
"Saat ini sudah rampung 60 persen," ungkap Dicky Hermansyah, di Klaten, Selasa (23/7/2019).
Dia menjelaskan sebagian besar kerugian yang dialami mitra sekitar Rp16 juta.
"Total kerugian masih di angka Rp17 miliar," ungkap dia.
Lebih lanjut, Dicky Hermansyah menguraikan posko dibuka sebagai tempat pengaduan mitra PT Krishna Alam Sejahtera Klaten yang belum terdata oleh penyidik.
"Kelengkapan data polisi dibutuhkan untuk mendukung upaya perdata dari mitra. eSlama ini, tidak ada pembukuan rinci dari PT Krishna soal SDM dan aset.
Jumlah saksi terperiksa sekitar 10 orang," ungkap Kasatreskrim Polres Klaten.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Solopos.com
Karhutla Sumsel membakar 200–300 hektare lahan per hari. Keterbatasan air dan kapasitas pemadaman menjadi kendala petugas di lapangan.
Polda DIY menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional saat aksi pemuda dan mahasiswa pada 28 Oktober 2026. Jalan tetap dibuka jika arus normal.
Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu Menlu Singapura Vivian Balakrishnan setelah kedua negara membahas penanganan karhutla.
GKR Mangkubumi mengajak warga menjaga Jogja tetap damai saat aksi 28 Oktober. Satpol PP DIY menegaskan tugas Jaga Warga menjaga lingkungan.
Pegadaian meraih The Finance Special Award 2026 kategori The Most Innovative Digital Transformation berkat inovasi layanan digital dan penguatan inklusi keuanga
Pakar PBB mendesak Meta menjamin kebebasan berekspresi selama pemilu Brasil di tengah laporan pembatasan konten politik.