Wereng Ancam Panen Padi, Petani Kulon Progo Bergerak Serentak
Petani Kulon Progo mengendalikan wereng batang cokelat secara serentak. Puluhan hektare sawah berstatus waspada menjelang panen.
Bendera partai politik. /Solopos-Maulana Surya
Harianjogja.com, JAKARTA- Partai politik memiliki kedudukan penting dalam konstitusi yaitu menjalankan fungsi pendidikan politik, namun belum dijalankan secara maksimal untuk internal partai maupun kepada masyarakat. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Martin Hutabarat.
Pendidikan politik kepada internal parpol menurut Martin, terlihat dalam kaderisasi namun itu ini tidak berjalan maksimal.
"Ini terlihat dari pencalonan kepala daerah bukan kader terbaik parpol, bahkan mengambil kader parpol lain," katanya dalam rilis, Minggu (21/7/2019).
Pernyataan tersebut disampaikan Martin dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Partai Politik dan Pendidikan Politik" di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (20/7/2019).
FGD tersebut merupakan kerjasama MPR dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dihadiri Ketua Badan Pengkajian MPR Dr. Delis Julkarson Hehi dan Wakil Ketua Badan Pengkajian Martin Hutabarat dan Rambe Kamarul Zaman.
Martin menjelaskan parpol memiliki tiga fungsi, yaitu menyiapkan kader untuk kepemimpinan nasional baik di legislatif maupun eksekutif, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pendidikan politik.
Pendidikan politik kepada masyarakat, menurut dia adalah mendorong masyarakat berpartisipasi dalam politik atau mengikuti pemilu.
"Namun, seperti dalam pemilu, pemilih memilih karena faktor identitas atau agama. Ini terjadi karena parpol dan negara tidak memberikan pendidikan politik," ujarnya.
Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Delis menyampaikan golput dan ketidakpercayaan terkait dengan pendidikan politik.
Menurut dia, pendidikan politik adalah memberi penyadaran kepada warga negara dalam soal kebangsaan, dalam UU disebutkan bahwa parpol melakukan pendidikan politik.
Delis juga menyebutkan parpol bisa memanfaatkan media sosial (medsos) untuk pendidikan politik.
"Kita harapkan media sosial bisa menjadi sarana pendidikan politik. Jadi medsos bukan sebagai tempat penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian, tapi untuk pendidikan politik," katanya.
Dalam FGD tersebut, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Rambe Kamarul Zaman mengatakan konstitusi menempatkan parpol pada kedudukan yang penting.
Hal itu menurut dia tertuang dalam Pasal 6A yaitu pasangan capres dan cawapres diusung parpol dan gabungan parpol dan juga pasal 22E, peserta pemilu legislatif adalah parpol.
Rambe mengatakan parpol melakukan pendidikan politik kepada masyarakat di bawah tentang memilih calon pemimpin melihat latar belakang dan kemampuan calon.
"Tapi pemilih justru memilih karena politik uang, ini menunjukkan gagalnya pendidikan politik kepada masyarakat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Petani Kulon Progo mengendalikan wereng batang cokelat secara serentak. Puluhan hektare sawah berstatus waspada menjelang panen.
Prabowo bertemu empat mata dengan Putin di KTT APEC Shenzhen. Keduanya membahas kerja sama ekonomi dan rencana FTA Indonesia-Rusia.
Banjir melanda sekitar 25 kota di Pas-de-Calais, Prancis. Sekolah ditutup, 30 ruas jalan terdampak, dan hujan lanjutan mengancam.
Mauricio Pochettino ingin meringankan tekanan pemain Manchester United dan membangun mental berani jelang menghadapi Liverpool.
BGN memprioritaskan perluasan MBG ke daerah terpencil dan stunting tinggi. Pengawasan anggaran, dapur, dan CCTV juga diperketat.
Kepastian tahapan perizinan masih menjadi pekerjaan rumah Pemkab Bantul dalam mendorong investasi sektor properti