MA Kabulkan Uji Pendapat DPRD, Pemakzulan Bupati Gowa Berlanjut
MA mengabulkan uji pendapat DPRD Gowa terkait usulan pemberhentian Bupati Sitti Husniah Talenrang pada 1 Oktober 2026.
Presiden Joko Widodo di Banten. /Okezone
Harianjogja.com, TANGERANG-- Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi yang dilaksanakan tahun 2019 menimbulkan polemik. Hal ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Untuk mengakhiri kontroversi persoalan tersebut, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy melakukan evaluasi PPDB Tahun 2019.
"Sudah saya perintahkan kepada menteri (Mendikbud) untuk dievaluasi. Karena, antara kebijakan dan lapangan bisa berbeda," ujar Jokowi usai meninjau progres pembangunan landasan pacu Terminal 3 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (21/6/2019).
Pernyataan Jokowi menyusul banyaknya orang tua atau calon siswa yang mengalami masalah dengan sistem zonasi PPDB. Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Karena itu kata Jokowi, sistem tersebut perlu dievaluasi.
"Setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Sudah saya perintahkan dievaluasi," ucap dia.
Diketahui, sistem ini dibuat untuk memberi akses yang sama bagi semua siswa agar bisa masuk sekolah negeri di lingkungannya. PPDB sistem zonasi dilakukan dengan sistem ranking berdasarkan nilai UN.
Dalam perjalanannya, PPDB dengan sistem zonasi tahun ini mendapat penolakan di beberapa daerah. Seperti yang terjadi di Kota Surabaya, Jawa Timur hingga menyebabkan terjadi aksi yang dilakukan oleh wali murid di kantor didik kota tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
MA mengabulkan uji pendapat DPRD Gowa terkait usulan pemberhentian Bupati Sitti Husniah Talenrang pada 1 Oktober 2026.
Kebijakan fiskal 2027 tetap pro-growth dengan target pertumbuhan 6% dan defisit 2,4% PDB, namun pemerintah menjaga kehati-hatian fiskal.
Hari Kretek Nasional 2026 diwarnai konsolidasi 15 komunitas yang menghasilkan enam tuntutan terkait regulasi industri kretek.
Kemkomdigi membuka kanal pengaduan kuota internet melalui 159 dan meminta operator memenuhi perlindungan sisa kuota sesuai putusan MK.
Pabrik es KNMP Poncosari Bantul belum optimal karena harga jual dan persaingan es balok, ditambah minimnya hasil tangkapan nelayan.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyebut baru 25 persen sekolah mengajarkan coding dan AI, mulai kelas 5 SD hingga SLTA.