Pemerintah Anggarkan Rp639,6 Triliun untuk 43 Program Bansos
Pemerintah mengalokasikan Rp639,6 triliun untuk 43 program perlindungan sosial pada 2026. Sebanyak 33,1 juta keluarga menerima bantuan.
Pelayanan pengisian BBM di SPBU sejumlah Jawa Tengah dan DIY.IST-Pertamina
Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menilai pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memiliki kandungan sulfur yang tinggi di Indonesia harus segera dikurangi, demi memperbaiki kualitas udara menjadi lebih sehat dan baik bagi kehidupan.
Sekretaris Utama BMKG Dwi Budi Sutrisno mengatakan emisi gas buang kendaraan masih menjadi salah satu penyumbang terbesar gas rumah kaca, karena mayoritas masih menggunakan BBM bersulfur tinggi, jauh di atas 50 ppm yang menjadi standar global.
BBM bersulfur tinggi yang mayoritas digunakan di Indonesia tersebut seperti Pertalite, Pertamax, dan Solar, yang besarannya berada pada angka 500 ppm (parts per million).
Mengacu pada data dari BPH Migas sampai dengan April 2024, konsumsi BBM Pertalite mencapai 10 juta kiloliter atau 31,36 persen dari target 31,60 juta kiloliter sampai akhir 2024. Sementara pada periode yang sama Solar Subsidi sudah mencapai 2,57 juta kiloliter atau 300,12 persen dari total kuota 18,49 juta kiloliter sampai akhir 2024.
"500 ppm itu tinggi. Bagaimana itu tidak mempengaruhi hidup kita? yang kerap merasakan udaranya pengap seperti di Jakarta ini yang padat, jalanan macet," kata dia.
Dwi Budi yang juga praktisi bidang transportasi darat itu mengungkapkan di Indonesia sudah memiliki beberapa jenis bahan bakar yang kualitasnya juga baik untuk lingkungan seperti Pertamax Turbo/Green, Pertadex berkandungan sulfur 50 ppm. Namun jenis bahan bakar itu masih belum banyak dimanfaatkan dibandingkan jenis lain yang bersulfur tinggi, karena salah satunya alasan nilai ekonomis.
"Memang berat menggunakan BBM yang kualitasnya baik untuk lingkungan. Tapi akan sangat relevan jika dibandingkan untuk kualitas kesehatan individu masyarakat dan lingkungan," katanya.
Jakarta menjadi salah satu contoh bagaimana eratnya hubungan antara buruknya kualitas udara yang disokong emisi gas buang kendaraan dengan masalah ongkos kesehatan masyarakatnya.
Indeks kualitas udara dari IAQ, di Jakarta saat ini mencapai angka 178 dengan polutan utamanya sebesar PM 2,5 dan nilai konsentrasi 94 mikrogram per meter kubik (m3) atau 18.8 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WMO.
Dengan laju pertumbuhan kendaraan sebesar 9 persen per tahun atau setidaknya ada sekitar 23 juta lebih kendaraan yang beroperasi di jalanan per hari.
Berdasarkan penelitian terbaru, kata dia, diketahui nilai kerugian kesehatan di ibu kota atas kondisi tersebut berjumlah senilai Rp60 triliun per tahun. Bahkan mencapai Rp100 triliun per tahun ditambah dengan kerugian Rp40 triliun yang habis untuk operasional kendaraan, seperti bahan bakar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemerintah mengalokasikan Rp639,6 triliun untuk 43 program perlindungan sosial pada 2026. Sebanyak 33,1 juta keluarga menerima bantuan.
Kapolda DIY memetakan kasus debt collector menyusul keluhan warga. Masyarakat yang mengalami tindakan di jalan bisa menghubungi layanan 110.
Harga tiket pesawat Eropa diprediksi naik hingga 20% pada 2027 akibat kenaikan bahan bakar, pajak penerbangan, dan berkurangnya kursi.
Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan tetap menjadi hak peserta setelah resign atau PHK. Simak syarat, dokumen, masa tunggu, dan cara klaimnya.
Permintaan Pertalite di DIY naik sekitar 7%. Pertamina memastikan stok BBM aman dan menyiapkan langkah untuk mengantisipasi antrean SPBU.
Polda DIY mengkaji penanganan premanisme parkir dan membuka peluang patroli skala besar dengan melibatkan TNI serta Satpol PP.