Advertisement
Hati-Hati, Intoleransi Pasif Diyakini Tengah Menguat di Masyarakat Indonesia
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Sikap intoleransi pasif saat ini diyakini tengah menguat di masyarakat.
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menilai saat ini sikap intoleransi pasif di tengah masyarakat diam-diam makin menguat sehingga harus diantisipasi semua pihak.
Advertisement
"Sikap intoleransi pasif diam-diam menguat dan tidak terdeteksi karena yang dilihat adalah penyerangan rumah ibadah saja," kata Bonar, dalam diskusi bertajuk "Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Dinamikas Pilpres 2019" yang diselenggarakan Setara Institute di Jakarta, Jumat (16/11/2018).
Ia mencontohkan sikap tersebut dapat terlihat dengan sikap ekslusif yang ditunjukkan satu kelompok sehingga melahirkan polarisasi yang tajam di tengah masyarakat.
Menurut dia, sikap intoleranai pasif juga terlihat dengan sikap bahwa tafsir keagamaan yang mereka pahami adalah yang paling benar, takut, dan cemas melihat orang lain berbeda sehingga dikhawatirkan mengganggu posisi sosial mereka.
"Mereka juga iri melihat orang lain berbeda dan lebih baik serta maju. Sama halnya ketika Pilpres Amerika Serikat orang kulit putih Protestan merasa cemas dan khawatir dengan banyaknya imigran yang masuk dan beragama non-Protestan," ujarnya.
Selain itu, dia menilai pada Hari Toleransi tiap tanggal 16 November sudah saatnya parpol di Indonesia melindungi hak-hak warga negara, khususnya dalam kebebasan beragama.
Karena dia menilai isu toleransi dan kebebasan beragama di parpol, baru sebatas retorika, atau belum menjadi semangat utama untuk selalu diperjuangkan.
"Ketika Jokowi menjadi Presiden, muncul harapan ada perbaikan dalam isu toleransi dan kebebasan beragama. Namun, pada kenyataannya lain karena dalam politik kekuatan negosiasi lebih utama," katanya.
Bonar menilai isu toleransi dan keberagaman agama ada perbaikan pada era pemerintahan Jokowi, misalnya Menteri Agama Lukman Hakim mau mengajak dialog dengan kelompok-kelompok minoritas, seperti Ahmadiyah,dan berinisiatif dialog antar-agama serta memfasilitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Namun, dia menilai di FKUB pun ada persoalan, seperti pemerintah daerah (pemda) bingung meletakkan posisi FKUB, khususnya terkait dengan anggarannya, sehingga ada yang mati suri karena ketiadaan anggaran.
"Kritik kepada Jokowi adalah enggan menyentuh kasus konflik untuk dicarikan solusi, misalnya kasus Ahmadiyah di Mataram yang sudah 10 tahun belum selesai, kelompok Syiah di Sidoardjo," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Tok! Taspen Resmi Salurkan THR Pensiunan ASN per 22 Maret 2024
- 14 Proyek Strategis Nasional Disetujui Presiden Jokowi, Ini Daftarnya
- Perangi Mafia Tanah, AHY: Mafia Tanah Hambat Investasi dan Rugikan Rakyat
- Ruang Angkasa Gelap Meski Ada Matahari, Ini Penyebabnya
- Tanggul Sungai Wulan Jebol, Jalan Pantura Demak Lumpuh Total
Advertisement
KPU Kota Jogja Mulai Sosialisasikan Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Perseorangan
Advertisement
Ribuan Wisatawan Saksikan Pawai Ogoh-Ogoh Rangkaian Hari Raya Nyepi d Badung Bali
Advertisement
Berita Populer
- Kejagung Beberkan Dugaan Korupsi Rp2,5 Triliun Libatkan 4 Perusahaan Penerima Kredit LPEI
- 4.200 Jiwa Mengungsi Akibat Banjir Pantura Demak dan Kudus
- Golkar Minta 5 Kursi Menteri kepada Prabowo, Demokrat: Harusnya Tunggu Pengumuman Resmi KPU
- Kasus Free Pemenangan Tender Proyek, KPK Periksa Lagi Eks Wali Kota Bandung
- Baku Tembak dengan OPM, Satu Prajurit TNI Meninggal Dunia
- Aturan Barang Bawaan dari Luar Negeri Direvisi, Ini Komentar Bea Cukai
- Tinggal 2 Hari, Begini Hasil Modifikasi Cuaca BNPB di Semarang
Advertisement
Advertisement