Menahan Yen di 160 per Dolar: Akankah Intervensi ASJepang Efektif?
Intervensi Jepang untuk menghentikan pelemahan yen bukan hal baru. Namun, tindakan pada tanggal 30-31 Juli 2026 ini berbeda karena Amerika Serikat tidak lagi ha
Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah ketua umum partai politik pendukung dirinya ke kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7/2018) malam. Mereka terlihat santap malam bersama. /Ist-Biro Setpres
Harianjogja.com, JAKARTA- Meski terkesan tampak siap menghadapi Pilpres 2019, koalisi partai pendukung Jokowi dinilai memiliki kekurangan.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono menilai, koalisi partai-partai politik pendukung bakal calon presiden petahana Joko Widodo lebih berpotensi pecah dibandingkan blok pengusung Prabowo Subianto.
Ferry mengatakan, perhitungan tersebut didasari atas jumlah partai politik yang tergabung dalam kubu Jokowi lebih banyak ketimbang kelompok Prabowo.
"Jumlah partai pendukung Jokowi relatif lebih banyak, sehingga lebih besar potensi perpecahannya. Kalau kami dari koalisi Pak Prabowo, Cuma empat partai, tingkat kesulitannya lebih rendah,” tutur Ferry dalam diskusi bertajuk Penantian Panjang Cawapres di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/8/2018).
Untuk diketahui, Jokowi didukung oleh delapan partai, di antaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Selanjutnya, ada Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Persatuan Indonesia, dan Partai Solidaritas Indonesia.
Sementara Prabowo didukung empat partai, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat.
“Partai Golkar dan PKB bisa saja keluar dari koalisi Jokowi, dan membentuk poros sendiri. Golkar dan PKB bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri. Sebab, Golkar punya 91 kursi di DPR, sedangkan PKB 47 kursi,” terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara
Intervensi Jepang untuk menghentikan pelemahan yen bukan hal baru. Namun, tindakan pada tanggal 30-31 Juli 2026 ini berbeda karena Amerika Serikat tidak lagi ha
Prabowo meresmikan 3.395 jembatan TNI-Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI AD di seluruh Indonesia pada 13 Agustus 2026.
Gempa Kolombia menewaskan 265 orang dan merusak 53.526 rumah. Presiden Abelardo de la Espriella menetapkan status darurat ekonomi.
DPRD Kulonprogo meminta Pemkab menyiapkan solusi permanen kekeringan, termasuk pemetaan wilayah dan pembangunan sumber air alternatif.
BPKAD Kota Jogja mengembangkan SIAP, sistem pengingat digital untuk mendorong penarikan APBD tepat waktu dan mencegah penumpukan.
Iran menolak menghentikan perang dan membuka Selat Hormuz sebelum AS memenuhi tuntutan terkait perang, aset, dan gencatan senjata.