Advertisement
Hingga Maret 2018, KPK Sudah Proses 60 Anggota DPR dan DPRD Terkait Korupsi
Advertisement
Harianjogja.com, PALU-Selama Januari-Maret 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memperoses sebanyak 60 orang anggota DPR dan DPRD terkait dengan tindak pidana korupsi.
"60 orang itu antara lain dari yang banyak DPRD Sumatra Utara yang telah kita tetapkan sebagai tersangka sebanyak delapan orang. Kemudian dari DPRD Kota Malang, itu juga puluhan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan di Palu, Senin (9/7/2018).
Advertisement
Alex mengatakan puluhan anggota DPR RI dan DPRD yang tersandung kasus tindak pidana korupsi ini lagi-lagi adalah pilihan rakyat yang seharusnya bisa mengemban amanat yang diberikan oleh para pemilihnya.
"Ya kembali lagi, ini juga wakil rakyat nih, dulu siapa yang milih, kan gitu kan, ya harus hati-hati kalau milih kepala daerah dan wakil rakyat itu. Dan masyarakat harus dididik juga lebih agar cerdas dalam memilih," ujarnya.
Alasannya, kata Alex, bila pilihan masyarakat salah terhadap kepala daerah maupun wakil rakyat yang dipilihnya akan berdampak selama lima tahun kedapan bagi daerah mereka.
"Sekali kita salah memilih, ya sudah terima dampaknya. Hanya karena iming-iming Rp50 ribu untuk beli suara, tetapi yang kita rasa dampaknya adalah lima tahun ke depan," tegasnya.
Ia meminta para wartawan harus membantu memberi pemahaman yang benar kepada masyarakat atau pemilih terkait dengan pesta demokrasi yang bakal dilakukan tahun 2019 mendatang, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.
"Beri pencerahan kepada masyarakat untuk memilih wakil rakyat yang benar gitu. Pimpinan yang benar. Itu juga menjadi salah satu langkah yang paling efektif untuk pencegahan korupsi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
Advertisement
Pansus DPRD DIY Mulai Bahas Perubahan Aturan Soal Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur
Advertisement
Pengunjung Kopi Klotok Membeludak Saat Libur Lebaran, Antrean Mengular sampai 20 Meter
Advertisement
Berita Populer
- Ini Dia 4 Aturan Baru Visa Umrah yang Diterbitkan Arab Saudi
- Cabuli Santri, Pengasuh Pesantren Divonis 15 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar
- Hari Warisan Dunia Tekankan Peran Anak Muda sebagai Pelestari Warisan Budaya Berkelanjutan
- Prabowo Minta Pendukungnya Tidak Melakukan Aksi di Gedung MK
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- Kejagung Telusuri Asal Usul Jet Pribadi Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis
- Pembangunan Tol Palembang Betung Ditarget Selesai pada 2024
Advertisement
Advertisement