Advertisement
1.000 Aparatur Negara Kena Sanksi karena Tak Netral Jelang Pilkada Serentak 2018
Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono - Bisnis/Kurniawan A. Wicaksono
Advertisement
Harianjogja.com, MAKASSAR - Secara nasional, sebanyak 1.000 aparatur negara mendapatkan sanki karena melanggar aturan menjelang Pilkada Serentak 2018 yakni dengan bersikap tidak netral.
"Secara nasional, 1.000 orang apartur negara telah diberikan sanksi karena tak netral," kata Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono di Makassar, Minggu (24/6/2018).
Advertisement
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan itu menuturkan ada beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan, mulai dari yang ringan hingga berat. Menurutnya, banyak juga pegawai negeri sipil yang tidak tahu bahwa sikap mereka menunjukkan keberpihakan pada pasangan calon tertentu.
"Biasanya mereka posting komentar atau foto di media sosial, Facebook atau Twitter. Mereka mendukung bahkan foto bareng dengan salah satu paslon, ini kan dilarang," jelasnya.
BACA JUGA
Untuk pelanggaran tersebut, Soni mengatakan pihaknya cukup memberi teguran agar yang bersangkutan segera menghapus postingan. Namun, dia tak menampik ada juga pelanggaran berat yang dilakukan. "125 orang sudah diberi sanksi tegas, misalnya diturunkan pangkat bahkan dicopot dari jabatan. Pemerintah tegas dan konsisten soal sanksi keberpihakan pada saat Pilkada," imbuhnya.
Seperti diketahui, 171 daerah akan melaksanakan pemungutan suara secara serentak di pilkada transisi gelombang ketiga ini. Dari 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2018 pada Rabu (27/6/2018), 17 di antaranya adalah provinsi di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hadapi Rusia, Inggris Siapkan Rudal Nightfall untuk Ukraina
Upah 40 Hari, Pemuda Nepal Berebut Jadi Polisi Pemilu
Cucu Soeharto, Darma Mangkuluhur Resmi Menikah
Kunjungan Perdana Prabowo ke IKN, Disambut Dengan Penuh Optimisme
Advertisement
Trump Unggah Gambar Presiden Sementara Venezuela di Truth Social
TNI Evakuasi 18 Karyawan Freeport dari Ancaman OPM di Papua
Pemerintah Rencanakan Renovasi 60.000 Sekolah Tahun Ini
Jepang Naikkan Peringatan Perjalanan ke Iran di Tengah Kerusuhan
Nadiem Bantah Terima Rp809 Miliar dalam Kasus Chromebook
Advertisement
Presiden Prabowo Minta Siswa Sekolah Rakyat Menjaga Harga Diri
DAS Garoga di Sumatera Utara Penuh Kayu Pascabanjir hingga 1.300 Meter
KPK Periksa Pengurus PWNU DKI dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Ribuan Demonstran di New York Protes Kebijakan Trump soal Venezuela
Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi
Advertisement
KPK Ungkap Alasan Tetapkan Yaqut Tersangka Kasus Kuota Haji
Berita Pilihan
- Cucu Soeharto, Darma Mangkuluhur Resmi Menikah
- DAS Garoga di Sumatera Utara Penuh Kayu Pascabanjir hingga 1.300 Meter
- Trump Pertimbangkan Serangan ke Iran di Tengah Aksi Protes
- Trump Diduga Siapkan Rencana Invasi ke Greenland, Denmark Geram
- Chen Zhi Diekstradisi, China Perketat Perburuan Penipu Siber
Advertisement
Jadwal SIM Keliling Jogja 13 Januari 2026, Hanya Perpanjangan
Advertisement
Malaysia Perkenalkan Panda Raksasa Baru Chen Xing dan Xiao Yue
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Pegadaian Hari Ini Stabil, Galeri24 dan UBS
- Jadwal SIM Keliling Kulonprogo Senin 12 Januari 2026
- Jadwal KRL Solo-Jogja Senin 12 Januari 2026
- Jadwal SIM Keliling Gunungkidul Senin 12 Januari 2026
- Jadwal DAMRI Bandara YIA ke Jogja Senin 12 Januari 2026
- Jadwal SIM Keliling Sleman Januari 2026, Ada Layanan Malam
- Amblesan di Rumah Warga Panggang, BPBD DIY Turun Tangan
Advertisement
Advertisement
