Lahan Jadi Kendala, Proyek Sekolah Rakyat di Temanggung Tertunda

Harianjogja.com, JAKARTA— Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap kendala pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Sampai saat ini rencana pembangunan masih tersendat akibat persoalan lahan.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah Presiden Prabowo yang pembangunannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum setelah melalui usulan dari Kementerian Sosial dan koordinasi dengan pemerintah daerah.

“Kita tahu lahannya disediakan oleh pemerintah daerah ya, kemudian dilakukan asesmen oleh Kementerian PU agar memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan,” ujar Saifullah Yusuf, Rabu (6/5/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah persyaratan harus dipenuhi sebelum pembangunan dimulai, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) serta status lahan yang wajib dinyatakan bersih dan jelas.

Setelah seluruh kriteria terpenuhi, barulah proyek pembangunan dapat dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, menyebut beberapa titik lokasi sebenarnya telah melalui kajian dan dinyatakan layak untuk pembangunan. Namun, ia mengakui di sejumlah wilayah, termasuk Temanggung dan Wonosobo, masih terdapat hambatan.

Di Temanggung, misalnya meski lahan telah memenuhi persyaratan administratif, namun proses pembangunan tertahan karena belum tercapai kesepakatan antara masyarakat setempat dengan pemerintah kabupaten. Sehingga pembangunan belum bisa dilakukan.

“Khusus di Temanggung, tanahnya masih ada sedikit masalah dengan masyarakat setempat ya, dengan masyarakat setempat yang belum bisa ada titik temu dengan Bapak Bupati sehingga pembangunannya terhambat sampai sekarang,” katanya.

Sementara itu, di Wonosobo, pembangunan Sekolah Rakyat sudah mulai berjalan di sebagian lokasi, meskipun masih terdapat titik lain yang menghadapi kendala serupa.

Menurutnya, persoalan tersebut diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu dekat melalui proses komunikasi yang intensif di level daerah.

Kementerian Sosial kini menunggu langkah pemerintah daerah, khususnya bupati, untuk menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah dengan warga yang terdampak.

“Tentu ini kami akan menunggu Pak Bupati, bagaimana bisa musyawarah dengan baik dengan warga yang kebetulan berada di lahan yang telah dinyatakan clear and clean tersebut,” ujarnya, menegaskan pentingnya dialog sebagai kunci kelancaran proyek Sekolah Rakyat di daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara