Temuan Bakteri, Air dan Menu SPPG Diminta Rutin Diuji di Kudus

Harianjogja.com, KUDUS—Pengawasan keamanan pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kudus diperketat setelah temuan bakteri Escherichia coli (E. coli) pada kasus sebelumnya. Dinas Kesehatan setempat mendorong pengujian rutin sumber air dan menu makanan untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Langkah ini menyasar seluruh SPPG, termasuk yang baru beroperasi. Pemeriksaan laboratorium terhadap air untuk memasak dan mencuci disarankan dilakukan setiap bulan guna memastikan bebas kontaminasi bakteri.

Uji Air Jadi Kewajiban Rutin
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Abdul Hakam, menegaskan pentingnya pengujian berkala sebagai bentuk antisipasi.

“Hal ini sebagai langkah antisipasi agar kasus pencemaran bakteri E.coli tidak terulang kembali di Kudus,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Ia mengungkapkan, pada awal 2026 sempat ditemukan kandungan E. coli dalam sampel makanan dari salah satu SPPG, sehingga menjadi perhatian serius bagi pengelola layanan gizi.

Selain kualitas air, faktor lokasi juga menjadi perhatian, terutama bagi SPPG yang berada dekat tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.

Menurutnya, sumber air harus berada pada jarak aman minimal sekitar 10 meter dari potensi pencemaran, termasuk dari TPA maupun kandang ternak.

“Terlebih dekat dengan TPA, sehingga kami memberikan nota dinas untuk SPPG tersebut mencari lokasi yang lebih aman dari faktor pencemaran,” ujarnya.

Namun demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan koordinator wilayah dan Ketua Satuan Tugas SPPG.

Sampel Makanan Wajib Diuji
Pengawasan juga diperluas ke kualitas menu makanan. Setiap SPPG diminta mengirimkan sampel ke puskesmas terdekat untuk memastikan kelayakan konsumsi.

“Hal itu bertujuan agar ada pengecekan secara ideal kelayakannya, karena kami sebatas verifikator dan evaluator,” katanya.

Petugas puskesmas juga secara berkala melakukan inspeksi ke lokasi untuk memastikan standar keamanan pangan tetap terjaga.

Untuk SPPG yang sebelumnya terkait kasus dugaan keracunan, Dinkes menyarankan penghentian operasional sementara.

Pengelola diminta mengurus ulang Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum kembali beroperasi.

“Untuk sementara disarankan tidak beroperasi dulu. Dilakukan pengurusan SLHS ulang terlebih dahulu,” ujarnya.

Pengawasan Diperkuat dengan CCTV
Sebagai bagian dari penguatan kontrol, seluruh SPPG juga didorong memasang kamera pemantau atau CCTV sesuai program Kudus Sehat.

Saat ini, baru lima SPPG yang telah melengkapi fasilitas tersebut. Padahal, keberadaan CCTV dinilai penting untuk memantau proses layanan hingga tahap akhir distribusi makanan.

Dengan serangkaian langkah ini, pemerintah daerah berharap keamanan program Makan Bergizi Gratis dapat lebih terjamin dan risiko kontaminasi pangan bisa ditekan.

 

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara