Kolonel Budi Utomo Jadi Tersangka Korupsi Tata Kelola MBG
Kejagung menyatakan Kolonel Budi Utomo tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG dan ditahan sejak Agustus 2026 di Pomdam Jaya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. /Instagram-bgn.
Harianjogja.com, BOGOR—Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini dapat menyampaikan usulan menu makanan sesuai selera mereka melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi dan peningkatan kualitas program MBG yang kini menjangkau jutaan penerima manfaat di Indonesia.
Dadan menjelaskan setiap aspirasi siswa terkait menu makanan akan ditampung oleh pihak SPPG yang bertugas menyalurkan MBG. Menurutnya, pihak SPPG nantinya wajib menanyakan langsung preferensi makanan kepada para siswa agar menu yang disajikan lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera penerima manfaat.
“Nanti ditampung oleh SPPG yang menyalurkan. Biasanya mereka akan menulis apa yang diinginkan dan pihak SPPG nanti wajib bertanya, menurut apa yang mereka inginkan,” kata Dadan setelah meresmikan SPPG di Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.
Ia menuturkan evaluasi menu program Makan Bergizi Gratis akan dilakukan secara berkala. Evaluasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan jenis lauk dan makanan pendamping, tetapi juga mencakup tekstur nasi yang disajikan kepada siswa.
“Memang nanti kita cek berapa orang yang tidak suka nasi, itu akan diganti dengan menu yang lain,” ujarnya.
Selain melakukan evaluasi menu, pihak SPPG juga akan mendata tanggapan siswa terkait kualitas makanan yang diterima setiap hari. Pendataan itu dinilai penting agar penyedia layanan dapat mengetahui jenis makanan maupun kualitas penyajian yang paling disukai siswa.
“Nanti SPPG yang menampung aspirasi anak, apa yang mungkin dicek, berapa orang yang nasinya lembek, berapa orang yang nasinya keras,” kata Dadan.
BGN juga akan memetakan kecenderungan selera siswa terhadap jenis beras yang digunakan dalam program MBG. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu pihak SPPG menentukan jenis beras yang paling sesuai bagi penerima manfaat di masing-masing wilayah.
“Berapa persen anak yang suka beras pera, biar pihak SPPG nanti tahu,” ujarnya.
Menurut Dadan, antusiasme siswa terhadap program Makan Bergizi Gratis sejauh ini cukup tinggi. Bahkan, program tersebut disebut mulai mendorong perubahan pola makan anak, termasuk meningkatkan minat mengonsumsi sayuran.
“Bahkan, ada beberapa yang tidak suka sayur jadi suka sayur, saya kira ini tren yang bagus,” katanya.
Saat ini, lanjut Dadan, terdapat 28.390 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah melayani sekitar 62 juta penerima manfaat program MBG. Peresmian SPPG di Citaringgul menjadi bagian dari penguatan layanan distribusi makanan bergizi di daerah.
“Alhamdulillah, hari ini kita meresmikan SPPG di Citaringgul dan SPPG ke-14 yang ada di Kecamatan Babakan Madang,” kata Dadan.
Dalam kunjungan tersebut, Dadan juga meninjau langsung proses distribusi makanan dari SPPG menuju sekolah penerima program MBG. Ia menyebut pengiriman makanan sementara dilakukan menggunakan kendaraan hingga titik tertentu sebelum dilanjutkan memakai gerobak karena jarak distribusinya masih relatif dekat dengan sekolah tujuan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kejagung menyatakan Kolonel Budi Utomo tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG dan ditahan sejak Agustus 2026 di Pomdam Jaya.
Riset McKinsey memproyeksikan 41 juta permintaan pekerjaan hingga 2035, meski otomatisasi dapat menekan 36 juta posisi di AS.
V BTS resmi menjadi Global Brand Ambassador Nothing. Ia membintangi kampanye Headphone (1) Pro yang hadir dengan triple-driver dan ANC.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk simpanan rupiah dan valuta asing (valas) di perbankan
Sering cas motor listrik semalaman? Kenali pengaruhnya terhadap baterai, charger, sistem listrik, dan keamanan pengisian.
Spanyol menyepakati larangan penggusuran hingga 2030 setelah kasus Maricarmen Abascal memicu protes terkait krisis perumahan.