Datangi Rumah Duka YB, Gubernur NTT: Negara Lalai Lindungi Anak Miskin

Harianjogja.com, DENPASAR— Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena mendatangi makam dan rumah duka YB, siswa berusia 10 tahun yang meninggal dunia akibat bunuh diri karena terjerat kemiskinan. Kunjungan tersebut dilakukan pada Sabtu (7/2/2026) bersama sejumlah kepala daerah dan jajaran Pemerintah Provinsi NTT.

Melki hadir didampingi Bupati Ngada Raymundus Benda, Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu, Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, serta pejabat terkait lainnya. Ia menegaskan, kehadirannya tidak hanya untuk menyampaikan belasungkawa, tetapi juga menjadi ruang refleksi mendalam bagi pemerintah.

“Di hadapan ibu, nenek, dan kakak YB, saya menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian negara dan pemerintah yang belum sepenuhnya hadir menjaga anak-anak kita,” ujar Melki dalam keterangan resmi, Sabtu (7/2/2026).

Menurut Melki, kepergian YB telah mengguncang nurani banyak pihak dan menjadi peringatan keras bahwa masih ada anak-anak yang luput dari perhatian negara. Ia menekankan, tragedi ini seharusnya menyadarkan semua pihak untuk lebih peka, lebih peduli, dan bergerak lebih cepat dalam melindungi anak-anak dari situasi rentan.

“Anak-anak tidak boleh merasa sendirian, tidak boleh diabaikan, dan tidak boleh kehilangan harapan,” katanya.

Melki pun meminta seluruh jajaran pemerintah di NTT bekerja lebih serius dan memastikan akses pendidikan, bantuan sosial, serta layanan publik benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan. Ia menekankan pentingnya kehadiran negara secara nyata, terutama bagi keluarga miskin ekstrem.

Berdasarkan hasil penilaian Pemerintah Kabupaten Ngada, YB berasal dari keluarga dengan kategori miskin ekstrem. Ia tinggal bersama neneknya, sementara sang ibu bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu.

Secara administratif, keluarga YB sebenarnya berhak menerima sejumlah bantuan pemerintah, antara lain Bantuan Langsung Tunai Sosial (BLTS) Kesra sebesar Rp300.000 per bulan serta bantuan pendidikan melalui Program Kartu Indonesia Pintar (PIP) untuk YB. Namun, seluruh bantuan tersebut tidak dapat dicairkan akibat persoalan administrasi kependudukan.

Meski berdomisili di Kabupaten Ngada, KTP keluarga YB masih tercatat di Kabupaten Nagekeo. Pemerintah desa setempat mengaku telah meminta ibu YB untuk segera mengurus mutasi kependudukan. Namun, hingga peristiwa tragis itu terjadi, proses tersebut belum ditindaklanjuti.

Kasus ini menjadi sorotan serius bagi Pemerintah Provinsi NTT untuk memperbaiki sistem pendataan, mempercepat layanan administrasi, serta memastikan tidak ada lagi anak yang kehilangan masa depan akibat kemiskinan dan kelalaian negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com