Advertisement
Jimly: Adies Kadir Sah Jadi Hakim MK Tapi Ini Persoalan Etika
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Antara - Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim MK tidak melanggar aturan hukum, tetapi memunculkan persoalan etika dalam proses pemilihannya. Polemik hakim MK ini, menurut Jimly, perlu menjadi bahan evaluasi agar independensi kekuasaan kehakiman tetap terjaga.
Advertisement
Ia menyebut secara normatif tidak ada cacat hukum dalam penunjukan Adies Kadir, bahkan menilai yang bersangkutan memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas sebagai hakim MK.
"Secara pribadi ya saya senang Pak Adies Kadir terpilih, bagus. Orangnya lebih bermutu lah kira-kira gitu. Nah cuma ke depan enggak boleh begini dibiarkan," ujar Jimly di Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
BACA JUGA
Menurut Jimly, persoalan utama bukan pada aspek legalitas, melainkan etika proses yang dinilai terlalu cepat. Ia menyoroti pergantian posisi yang sebelumnya disebut-sebut akan diisi Inosentius Samsul untuk menggantikan hakim Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun.
"Secara hukum tidak ada masalah, tapi secara etika. Tapi etikanya di DPR sana. Kok orang yang sudah di ini, Inosentius, kok begitu aja diganti? Ini kan masalah etika," tambah Jimly.
Ia menyarankan agar mekanisme pemilihan hakim MK, terutama yang berasal dari kalangan politisi, dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, perlu ada pengaturan masa tunggu bagi politisi sebelum diangkat menjadi hakim konstitusi.
Jimly mengusulkan masa tunggu enam bulan hingga satu tahun untuk mencegah potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu independensi lembaga peradilan.
"Saya selalu bilang bahwa harus ada pengaturan ulang supaya independensi dari kekuasaan kehakiman tidak terganggu. Jangan kayak begini caranya," pungkasnya.
Usulan evaluasi tersebut, lanjut Jimly, penting untuk memperkuat integritas Mahkamah Konstitusi sekaligus memastikan proses seleksi hakim MK berjalan transparan dan tidak menimbulkan polemik etika di ruang publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Zulhas Nilai Lima Tahun Tak Cukup Wujudkan Program Prabowo
BPBD Catat 43 Bangunan Dampak Gempa di Pacitan Jatim
Presiden Prabowo ke Malang Hadiri Mujahadah Kubro Satu Abad NU
Jimly: Adies Kadir Sah Jadi Hakim MK Tapi Ini Persoalan Etika
Advertisement
Siklon Penha Picu Banjir dan Longsor di Filipina, 8 Orang Meninggal
HPN 2026, PWI Dorong Regenerasi Wartawan Perempuan
Prabowo Ajak MUI Bersatu Perangi Korupsi
Baznas Umumkan Zakat Fitrah Tahun Ini Rp50 Ribu, Ini Penjelasannya
Akademisi Diminta Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru
Advertisement
Warga Turki Ditangkap Bawa Lebih dari Satu Kilogram Kokain di Bali
Bibit Nanas Dikorupsi, Kejaksaan Sita Miliaran Rupiah
Prabowo Tegaskan Komitmen Lindungi Kekayaan Bangsa dan Perangi Korupsi
Putin Kecam Serangan Masjid Islamabad sebagai Tindakan Biadab
Prabowo Hadiri Pengukuhan MUI 2025-2030 di Masjid Istiqlal
Advertisement
Integrasi Antarmoda KAI Digenjot untuk Mudik Lebaran 2026
Berita Pilihan
Advertisement
Logistik Permakanan BPBD Sleman Habis, Pengadaan Tunggu Instruksi
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Persib Bandung Tekuk Malut United 2-0, Rekor Kandang Sempurna
- Sidang Korupsi Kalurahan Bohol GK Masuk Tahap Tuntutan Pekan Depan
- Konser Origin Fest Hadirkan Line-up Internasional, Tiket Tembus 12.000
- Hadir di Pakuwon Mall Jogja, Top Noodle Tawarkan Promo Spesial
- Pembangunan RTH Abu Bakar Ali Ditarget Mulai Pertengahan 2026
- Koperasi LPER Dukung Program Prabowo MBG dan Perkuat Ketahanan Pangan
- Enam Saluran Afvour di Bantul Direhab Tahun Ini, Anggaran Rp2,2 Miliar
Advertisement
Advertisement
