BNPB Tekankan Data Akurat untuk Pemulihan Sumbar

Harianjogja.com, JAKARTA— BNPB menekankan pentingnya pendataan kerusakan berbasis by name by address sebagai fondasi utama percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak banjir bandang di Sumatera Barat.

Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi percepatan pemulihan yang dipimpin Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas, sebagai tindak lanjut arahan Presiden terkait pemulihan wilayah terdampak bencana.

Selain memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, data akurat juga diperlukan untuk penyusunan dokumen teknis seperti DED dan RAB agar pembangunan hunian dan infrastruktur memenuhi standar keselamatan bencana.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pendataan tersebut sangat penting untuk menjadi dasar utama dalam perencanaan program pemulihan, sekaligus pencairan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.

Dia mengingatkan secara khusus poin tersebut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Selasa (13/1).

"Merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memastikan percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana, juga di Sumatera Barat, berjalan efektif, terukur, dan terkoordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah," kata Suhariyanto, Rabu (14/1/2026).

Sebagai Wakil Ketua II Satgas, Suharyanto mengatakan pelaksanaan tanggap darurat di Sumatera Barat tidak menunjukkan adanya penambahan korban jiwa. Namun, hingga kini masih terdapat 72 orang yang dinyatakan hilang dan 10.854 jiwa mengungsi, sementara seluruh kabupaten/kota telah memasuki fase transisi dari darurat ke pemulihan.

“Seluruh daerah terdampak telah memasuki fase transisi pemulihan. Dukungan logistik, operasi udara, serta operasi modifikasi cuaca tetap dilanjutkan sesuai rekomendasi kementerian dan lembaga terkait,” ucapnya.

Ia menambahkan akses jalan nasional relatif telah terhubung, meskipun beberapa ruas seperti Padang Panjang-Sicincin masih bersifat terbatas. Penyesuaian kebutuhan alat berat juga terus dilakukan, termasuk opsi pergeseran alat ke provinsi lain sesuai kebutuhan di lapangan.

Dalam rapat tersebut disepakati pula bahwa penyusunan dokumen teknis, seperti Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), perlu melibatkan konsultan dan akademisi sesuai ketentuan untuk menjamin kualitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Selain itu pembaruan data pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta Dana Tunggu Hunian (DTH), perlu dilakukan secara dinamis.

Adapun kendala utama yang masih dihadapi meliputi keterbatasan lahan dan ketidaksesuaian data di sejumlah daerah, sehingga memerlukan validasi lanjutan, termasuk penetapan zona aman bencana.

BNPB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat melalui kerja satuan tugas yang solid dan terkoordinasi, dengan penetapan skala prioritas serta dukungan sumber daya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Melalui penguatan data dan koordinasi lintas sektor, BNPB menargetkan pemulihan Sumatera Barat pascabanjir berjalan efektif dan meminimalkan risiko bencana serupa di masa mendatang, Harian Jogja.