Advertisement
Mesir Desak Pasukan Internasional Awasi Gencatan Senjata Gaza
Ratusan warga membawa bantuan yang mereka terima dari truk yang memasuki Jalur Gaza utara, di jalan utara Kota Gaza, Palestina (22/6/2025). ANTARA/Xinhua - Rizek Abdeljawad
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Mesir mendesak penempatan pasukan stabilisasi internasional di sepanjang “garis kuning” Gaza untuk memverifikasi pelaksanaan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Langkah itu penting karena Israel masih menguasai lebih dari separuh wilayah Gaza meski gencatan senjata telah berlaku. Ia menilai pemantau independen dibutuhkan untuk memastikan setiap pelanggaran dapat dicatat secara objektif.
Advertisement
Abdelatty menekankan perlunya memperkuat gencatan senjata sebelum masuk ke fase lanjutan rencana perdamaian yang diusulkan. Menurutnya, stabilitas hanya dapat tercapai ketika rakyat Palestina mampu mengelola urusannya sendiri dan Otoritas Palestina kembali mendapatkan kewenangan penuh di Gaza dan Tepi Barat.
Seruan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty, Sabtu (6/12), di tengah kondisi ketika Israel masih menduduki lebih dari 50 persen wilayah Gaza meski ada perjanjian gencatan senjata. Garis kuning memisahkan zona penempatan militer Israel dari area yang boleh dilalui warga Palestina.
Berbicara dalam sebuah sesi di Doha Forum 2025, Abdelatty menegaskan perlunya pemantau internasional karena “satu pihak, yaitu Israel, setiap hari melanggar gencatan senjata dan mengeklaim pihak lain yang melakukan pelanggaran.”
Mesir mendorong mandat penjaga perdamaian yang bersifat menjaga perdamaian, bukan memaksakan perdamaian, dengan menekankan pentingnya menstabilkan gencatan senjata sebelum melangkah lebih jauh.
“Sekarang kita harus mengonsolidasikan gencatan senjata untuk segera bergerak ke fase kedua rencana perdamaian Trump,” ujarnya.
Diplomat senior itu juga menegaskan bahwa rakyat Palestina “harus mengatur urusan mereka sendiri.” Jalur Gaza dan Tepi Barat sebagai “bagian integral” dari negara Palestina merdeka hingga Otoritas Palestina mendapatkan kewenangan penuh dan dapat ditempatkan kembali di Jalur Gaza.
“Tidak ada solusi atau keamanan dan stabilitas yang berkelanjutan bagi Israel maupun kawasan Timur Tengah tanpa negara Palestina. Selain itu, semua hanya akan menjadi solusi sementara,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
- Imbas Kasus Aktivis KontraS, Kabais TNI Serahkan Jabatan
- Krisis Pupuk Global Mengintai, Petani Indonesia Terancam
- Respons Yaqut Cholil Qoumas Seusai Diperiksa KPK Hari Ini
Advertisement
Wisatawan Nekat Terobos TPR Parangtritis demi Hindari Tiket Masuk
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Sering Dianggap Wajar Kebiasaan Ini Diam-Diam Menguras Energi
- Pemeriksaan Yaqut Berlanjut Setelah Kembali ke Rutan KPK
- WFH Nasional Mulai Dibahas, Ini Kata Kemendagri
- Puluhan Telur Piton Ditemukan di Selokan Permukiman Warga Gunungkidul
- Krisis Energi, Purbaya: APBN Belum Diubah, Masih Aman
- Libur Lebaran Ramai, Kamar Hotel DIY Justru Banyak Kosong
- Tak Semua Orang Perlu Multivitamin Ini Kata Ahli Gizi
Advertisement
Advertisement







