KPK Dalami Keterlibatan Bupati Pati dalam Kasus Suap DJKA

Harianjogja.com, JAKARTA—KPK masih menelusuri dugaan keterlibatan Bupati Pati Sudewo dalam kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub.

Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut proses pengumpulan informasi masih berlangsung, termasuk menganalisis dugaan peran mantan anggota Komisi V DPR RI yang diduga terlibat dalam sejumlah proyek. KPK juga membuka peluang penambahan pihak yang terseret setelah gelar perkara dilakukan.

Kasus DJKA mencuat usai OTT pada April 2023 yang kemudian berkembang hingga menetapkan 17 tersangka serta dua korporasi. Proyek-proyek yang disidik tersebar di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, dengan dugaan rekayasa tender mulai dari administrasi hingga penentuan pemenang.

“Kami sedang mengumpulkan pada setiap perkara ini apa keterlibatannya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/12/2025) malam.

Walaupun demikian, Asep mengatakan KPK hingga saat ini sudah menemukan keterlibatan mantan anggota Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kemenhub dalam kasus DJKA tersebut.

“Yang kami temukan, memang ada keterlibatan di sejumlah proyek. Namun, biar nanti sekaligus pada saat penanganan yang bersangkutan,” katanya.

KPK masih mendalami keterlibatan legislator ataupun pihak eksekutif dalam kasus DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Sebelumnya, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.

Saat ini, Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Setelah beberapa waktu atau hingga 12 Agustus 2025, KPK telah menetapkan dan menahan 17 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

Mereka adalah Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat, Direktur Utama PT KA Properti Manajemen Yoseph Ibrahim, VP PT KAPM Parjono, dan Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub Harno Trimadi.

Kemudian Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan, PPK BPKA Sulsel Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah, dan PPK BTP Jawa Bagian Barat Syntho Pirjani.

Berikutnya, Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika, Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera Zulfikar Fahmi, PPK DJKA Kemenhub untuk proyek Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya Yofi Okatrisza.

Lalu, tiga orang Ketua Kelompok Kerja Kemenhub Hardho, Edi Purnomo, dan Budi Prasetyo, serta Ketua Pokja untuk proyek Pembangunan Jalur Ganda Solo Balapan-Kadipiro Risna Sutriyanto.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.