Advertisement
Dewas KPK Telusuri Dugaan Penyidik Enggan Panggil Bobby Nasution
Bobby Nasution / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Dewas KPK menindaklanjuti laporan dugaan penyidik enggan memanggil Gubernur Sumut Bobby Nasution terkait perkara korupsi proyek jalan.
“Selama 15 hari harus kami tindak lanjuti,” ujar Ketua Dewas KPK Gusrizal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).
Advertisement
Gusrizal mengatakan Dewas KPK selama jangka waktu tersebut akan melakukan musyawarah untuk menentukan pemanggilan penyidik yang diduga enggan memanggil Bobby Nasution. “Kami akan musyawarahkan dulu, apakah perlu dipanggil yang bersangkutan untuk diminta klarifikasi atau bagaimana,” katanya.
Sebelumnya, pada 26 Juni 2025, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Selanjutnya, pada 28 Juni 2025, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus yang terbagi menjadi dua klaster tersebut, yakni Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar (RES).
Kemudian PPK di Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto (HEL), Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun Piliang (KIR), dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang (RAY).
Klaster pertama berkaitan dengan empat proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut, sedangkan klaster kedua terkait dua proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut. Total nilai enam proyek di dua klaster tersebut sekitar Rp231,8 miliar.
Peran para tersangka, KPK menduga Akhirun dan Rayhan Piliang sebagai pemberi dana suap. Sementara penerima dana di klaster pertama adalah Topan Ginting dan Rasuli Efendi Siregar, sedangkan di klaster kedua adalah Heliyanto.
Pada 17 November 2025, Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (MAKI) mengadukan Kepala Satuan Tugas KPK Rossa Purbo Bekti atas dugaan penghambatan proses hukum terhadap Bobby Nasution.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bonus Atlet SEA Games Rp480 Miliar Dipastikan dari APBN
Rusia Kecam AS Sita Tanker Marinera di Laut Lepas
Efisiensi Anggaran, Belanja Kementerian-Lembaga Tetap Melonjak
Campak Serang 1.248 Warga Pamekasan, 12 Balita Meninggal
Advertisement
Panglima TNI Naikkan Pangkat Rizki Juniansyah Dua Tingkat
Kodam Udayana Jelaskan Penahanan Ayah Prada Lucky Namo
Gerindra Hormati Sikap Demokrat soal Pilkada Lewat DPRD
Menkes Targetkan RS dan Puskesmas Sumatera Pulih Maret 2026
Jaksa Ajukan Penyitaan Rumah Nadiem di Dharmawangsa
Advertisement
Aceh Perpanjang Tanggap Darurat Bencana Hingga 22 Januari
Baru 20 Persen SPPG Kantongi Sertifikat Higiene Sanitasi
BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Bali
Dua Korban Banjir Bandang Pulau Siau Masih Dicari
Bahlil: Tambang untuk Ormas Tetap Jalan Meski Diuji MK
Advertisement
Isu Kebocoran Data Konsumen, KAI Pastikan Proses Internal Jalan
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
10 Destinasi Terfavorit di Sleman Selama Libur Nataru, Ini Daftarnya
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal KRL Jogja Solo, Kamis 8 Januari 2026
- Mike Tyson Gugat Perusahaan Ganja Rp838 Miliar
- Jadwal SIM Keliling Gunungkidul, Kamis 8 Januari 2026
- Top Ten News Harianjogja.com Hari Ini: X-Men Sampai Profil Bek PSS
- Trump Teken Perintah Eksekutif, AS Keluar dari 66 Organisasi Global
- 18,45 Kg Sabu Digagalkan di Bandara Auckland, Nilai Rp68,5 M
- Jadwal DAMRI ke Bandara YIA, Kamis 8 Januari 2026
Advertisement
Advertisement
