Penyerapan Anggaran Program MBG Naik Signifikan dalam Sebulan

Harianjogja.com, JAKARTA —Realisasi penyerapan anggaran rogram Makan Bergizi Gratis (MBG) naik tiga kali lipat dalam kurun waktu Agustus ke September 2025

Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah proses pencairan anggaran yang sudah tidak lagi dengan metode penggantian (reimbursement).

Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menjelaskan bahwa pemerintah telah mengubah metode pencairan anggaran MBG setelah April 2025.

Dari awalnya dengan metode reimbursement, kini Badan Gizi Nasional (BGN) membuat perencanaan anggaran untuk setiap 10 hari ke depan. Dokumen perencanaan pencairan anggaran itu lalu diajukan ke Kemenkeu melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diverifikasi sebelum akhirnya dibayar ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Dalam hal pelaksanaan MBG, alur penyampaikan dokumen perencanaan anggaran itu berawal dari yayasan yang menyelenggarakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG, lalu ke BGN sebelum akhirnya disampaikan ke Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu.

Perubahan alur pencairan anggaran inilah yang dinilai membuat penyerapan anggaran MBG semakin cepat. Perkembangannya terlihat sejak Juni 2025 dan semakin cepat dari Agustus ke September 2025.

BACA JUGA: Diduga Keracunan Menu MBG, 6 Siswa SD di Gunungkidul Masuk Rumah Sakit

"Dari bulan Agustus ke September itu naik tiga kali lipat realisasinya. Makanya ini good news-nya. Berarti proses yang ada di BGN sudah semakin baik," jelas pria yang akrab disapa Prima itu kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Prima menyebut pihaknya telah mengirimkan personel ke BGN untuk membantu penyerapan anggaran MBG, yang sebelummya diketahui lambat. Berdasarkan data Kemenkeu hingga Agustus 2025, realisasi belanja anggaran MBG baru Rp13 triliun dari pagu sebesar Rp71 triliun.

Kini, berdasarkan data terbaru, realisasinya berdasarkan data terbaru sudah mencapai Rp20 triliun. Kemudian, jumlah penerimanya adalah 30 juta orang dengan SPPG yang sudah ada sekitar 13.000.

Pejabat eselon I Kemenkeu itu tidak menampik bahwa sistem pencairan anggaran MBG diganti dari metode reimbursment ke model perencanaan setiap 10 hari karena lambatnya realisasi belanja program prioritas pemerintah itu.

Selain evaluasi penyerapan anggaran, BGN selaku KPA juga meminta perubahan sistem dimaksud. Anggaran untuk 10 harian itu nantinya bisa ditambah sesuai keperluan. "Dan itu buktinya udah ada. Jadi percepatan yang cukup signifikan untuk bulan-bulan terakhir. Setelah bulan April," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com