Dialog Jadi Fondasi Utama Kebijakan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif

Harianjogja.com, KUPANG– Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menjadikan dialog yang terbuka dan berkelanjutan dengan seluruh lapisan masyarakat sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi kerakyatan.

Deputi Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan bahwa kebijakan yang efektif hanya bisa lahir dari pemahaman mendalam atas aspirasi dan tantangan nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Hal ini disampaikannya setelah kegiatan "Berdaya Bersama Kupang" yang baru saja digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan mempertemukan Kemenko PM dengan ratusan pelaku ekonomi kreatif, gig workers, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta tokoh komunitas dan lintas agama.

BACA JUGA: Rp200 Triliun ke Himbara Bisa Dongkrak Ekonomi, Asal Inflasi Terkendali

“Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak bisa merumuskan kebijakan dari menara gading. Kami di Kemenko PM percaya bahwa kebijakan yang efektif lahir dari percakapan yang tulus dan terbuka dengan masyarakat,” ujar Leontinus di Kupang, NTT (1/10/2025).

“Setiap kelompok, mulai dari pelaku UMKM di desa, pekerja kreatif di kota, hingga tokoh komunitas, memiliki aspirasi dan tantangan unik. Tugas kami sebagai penyelenggara negara adalah mendengar, memahami, dan menerjemahkannya menjadi program yang relevan dan solutif.”

Leontinus menjadikan acara di Kupang sebagai contoh nyata bagaimana dialog menjadi jembatan antara pemerintah dan warga. Kegiatan yang melibatkan lebih dari seribu peserta dari berbagai latar belakang tersebut, menurutnya, adalah manifestasi komitmen pemerintah untuk tidak hanya berbicara kepada masyarakat, tetapi berbicara bersama masyarakat.

“Dari dialog di Kupang, kami mendapatkan masukan langsung mengenai tantangan yang dihadapi gig workers dan pelaku ekonomi kreatif, seperti kebutuhan akan kejelasan status kerja, akses terhadap perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, hingga standarisasi keterampilan agar bisa bersaing di pasar global,” jelasnya.

Masukan-masukan inilah yang menurutnya memperkaya proses perumusan regulasi dan program pemerintah agar lebih tepat sasaran.

Ia menambahkan, pendekatan dialogis memastikan bahwa program pemerintah tidak bersifat top-down, melainkan kolaboratif dan partisipatif. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sejak awal, potensi keberhasilan program menjadi lebih tinggi karena adanya rasa kepemilikan bersama dari masyarakat. Model dialog partisipatif ini sudah lebih dulu diuji coba di Palembang, Yogyakarta, dan Bandung.

“Model dialog seperti di Kupang ini akan terus kami perkuat di berbagai daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas lokal adalah cetak biru untuk pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Leontinus.

“Tujuan kami satu: memastikan setiap kebijakan yang kami hasilkan benar-benar berakar dari kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar asumsi di tingkat pusat.”

Sebagai informasi, kontribusi sektor ekonomi kreatif di NTT semakin nyata. Perhitungan terakhir menunjukkan nilai tambah ekonomi kreatif tahun 2024 mencapai Rp934,7 miliar, dengan jumlah pelaku kreatif terdaftar sekitar 10.803 orang.

Sementara itu, jumlah UMKM di NTT per Agustus 2025 tercatat 366.473 unit, mayoritas usaha mikro. Dari total tersebut, subsektor kriya/tenun dan kerajinan mendominasi dengan sekitar 71,9% atau 7.769 pelaku, disusul kuliner 22,1% (2.389 pelaku), dan fesyen 2,8% (305 pelaku).

Rangkaian Berdaya Bersama Kupang diawali dengan workshop kewirausahaan yang diikuti ratusan peserta dari kalangan pelaku UMKM, pekerja kreatif, dan freelancer digital. Workshop ini dibuka dengan menghadirkan sesi pengenalan ekosistem bisnis kreatif yang berkelanjutan.

Setelah itu, peserta diajak mendengar kisah inspiratif dari Local Champion NTT yang berbagi pengalaman tentang keberlanjutan usaha berbasis inovasi lokal. Tidak hanya itu, peserta juga dibekali dengan pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) serta strategi pemasaran 360° yang mencakup omnichannel, afiliasi dan live commerce.

Rangkaian acara ini diharapkan agar nantinya para peserta mampu membangun ekosistem ekonomi kreatif yang dapat mengangkat potensi lokal daerah serta lebih inklusif dan berkelanjutan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News