Bahas Hutan dan Tambang Ilegal, Presiden Kumpulkan Sejumlah Menteri ke Hambalang

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih untuk membahas hutan dan tambang ilegal. Mereka dikumpulkan di rumah pribadi Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat Selasa (19/8/2025).

Selain para menteri, Presiden Prabowo juga memanggil sejumlah kepala lembaga negara. Menurut keterangan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan di media sosialnya, menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung selama lebih dari 4 jam itu membahas topik mengenai penertiban kawasan hutan dan aktivitas pertambangan ilegal.

"Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari 4 jam tersebut, Presiden Prabowo meminta update perkembangan beberapa persoalan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal," katanya, Rabu (20/8/2025).

Dikatakan Teddy, langkah ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat (15/8), yang menekankan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki kekayaan atau kekuasaan. Ia menekankan, negara hadir untuk melindungi kepentingan rakyat dan lingkungan hidup.

Teddy mengatakan, Presiden ingin memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan efektif, sehingga langkah penertiban dapat dilakukan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan.

BACA JUGA: Talut Sungai Gajahwong Ambrol, Rumah Warga di Bantul Terancam

Turut hadir dalam pertemuan itu antara lain Menko Pangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Jaksa Agung, Kapolri, dan Panglima TNI.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo berkomitmen menyelamatkan potensi kekayaan negara senilai Rp300 triliun dengan menertibkan 1.063 titik tambang ilegal yang tersebar di Indonesia.

Dalam pidato kenegaraannya, Kepala Negara meminta dukungan MPR, DPR, dan partai politik untuk mendukung langkah tegas pemerintah.

Ia juga mengingatkan kader partai, termasuk Partai Gerindra, agar tidak terlibat dalam praktik tambang ilegal. Presiden menegaskan tidak akan memberikan perlindungan kepada siapapun, termasuk elite partai maupun aparat.

Ia bahkan memperingatkan oknum jenderal TNI-Polri yang terbukti melindungi tambang ilegal bahwa pemerintah akan bertindak tegas atas nama rakyat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara