18,3 Juta Keluarga Jadi Sasaran Program Bantuan Pangan Beras Kg dan SPHP

Harianjogja.com, TANGERANG—Sebanyak 18,3 juta penerima manfaat di Indonesia menjadi sasaran penyaluran program bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada periode 2025.

Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan dari sasaran 18,3 juta penerima manfaat sekitar 1,3 juta ton beras. "Kami diperintahkan untuk menyalurkan beras SPHP ini ke seluruh Indonesia sejumlah 1,3 juta ton beras," ujar dia, Sabtu (2/8/2025).

BACA JUGA: Bulog Yakin Program Bansos Beras 10 Kg Tidak Menyasar Pemain Judol

Untuk pelaksanaan penyaluran bantuan pangan SPHP itu, lanjut Rizal, dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan melibatkan unsur TNI/Polri dan Koperasi Merah Putih melalui stimulus perekonomian periode bulan Juni dan Juli 2025.

Upaya pemerintah dalam menyalurkan bantuan pangan berupa beras SPHP tersebut dilakukan sebagai menanggulangi terjadinya kenaikan harga pangan di tengah masyarakat, ujar dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan program SPHP itu menjadi solusi agar perolehan beras tetap dengan harga terjangkau, maksimal Rp12.500 per kilo gram (kg) atau Rp62.500 untuk 5 kg.

"Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menurunkan fluktuatif harga betas dan untuk mengisi kekosongan beras-beras yang ada di pasaran," katanya.

Rizal mengatakan berdasarkan hasil pantauan lapangan, khususnya di wilayah Banten, distribusi beras SPHP berjalan optimal dan sesuai aturan berlaku. Di mana terdapat sekitar 8.000 ton beras SPHP akan diberikan untuk penerima manfaat bantuan pangan bulan Juni dan Juli 2025.

"Untuk Banten sekitar 8.000 ton beras SPHP akan disalurkan dan untuk Tangerang Raya sendiri ada 5.000 ton beras," ujar dia.

Ia juga mengatakan untuk memastikan bantuan pangan tersebut tepat sasaran, Bulog menggunakan aplikasi khusus sebagai penyaluran kepada penerima manfaat. Mereka masing-masing akan memiliki kode (barcode) yang nantinya bisa dipindai dan data penerima dicocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Tentu dalam penyaluran SPHP ini kita jaga dan awasi bersama teman-teman TNI/Polri. Supaya tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu, jangan sampai ini bisa kejadian seperti tahun-tahun lalu," ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News