Kemenkes Bakal Gabungkan Pelayanan Hepatitis dengan Cek Kesehatan Gratis

Harianjogja.com, JAKARTA—Layanan deteksi dan pengendalian hepatitis bakal digabungkan ke dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Kementerian Kesehatan menyebut hal ini sebagai upaya memperluas jangkauan penampisan dan mempercepat eleminasi hepatitis B dan C di Indonesia.

Direktur Penyakit Menular Kemenkes Ina Agustina Isturini mengatakan integrasi tersebut dilakukan untuk memperkuat akses layanan kesehatan primer dan menjaring kelompok berisiko sejak dini melalui pemeriksaan gratis di fasilitas kesehatan.

“Melalui program CKG, masyarakat bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan kini juga mencakup hepatitis. Ini memperkuat deteksi dini tanpa menambah beban biaya,” katanya dalam siaran daring Temu Media "Bergerak Bersama Putuskan Penularan Hepatitis" yang diikuti di Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Data Kementerian Kesehatan mencatat bahwa hingga Juli 2025 terdapat 6,7 juta warga Indonesia terinfeksi hepatitis B dan sekitar 2,5 juta terinfeksi hepatitis C. "Dari jumlah tersebut, sebagian besar belum terdiagnosis dan belum mendapatkan pengobatan," kata dia.

Melalui skrining dalam program CKG, masyarakat di kelompok risiko seperti ibu hamil, tenaga kesehatan, pengguna narkotika suntik, dan warga binaan dapat mengetahui status hepatitis mereka sejak dini dan segera dirujuk untuk pengobatan.

Salah satu intervensi yang terintegrasi Kemenkes adalah pemeriksaan hepatitis B pada ibu hamil.

Data tahun 2024 menunjukkan ada 49.142 ibu hamil reaktif HBsAg, dan 93 persen bayi mereka telah menerima vaksin hepatitis B dan imunoglobulin (HBIG) dalam 24 jam pertama setelah lahir.

“Dengan integrasi ini, kita tidak lagi bekerja sektoral. Pencegahan penyakit menular dan tidak menular bisa dilakukan serentak, hemat waktu, dan lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Ina.

BACA JUGA: Hokky Caraka Meradang, Somasi 5 Netizen Seusai Pertandingan Indonesia Vs Malaysia

Ia juga menegaskan bahwa target eliminasi hepatitis pada 2030 harus didukung dengan penguatan layanan berbasis komunitas.

Kemenkes menilai integrasi ini penting karena layanan deteksi dan pengobatan hepatitis B dan C masih belum merata di sejumlah wilayah terpencil dan perbatasan Indonesia.

Keterbatasan fasilitas laboratorium, sumber daya manusia, serta akses logistik menjadi tantangan utama di daerah-daerah dengan infrastruktur kesehatan minimal.

“Wilayah terpencil dan perbatasan masih menjadi tantangan besar dalam distribusi layanan hepatitis. Deteksi viral load dan akses obat masih terbatas,” kata

Saat ini, layanan pengobatan hepatitis C secara nasional baru tersedia di 56 kabupaten/kota yang tersebar di 38 provinsi. Padahal, populasi berisiko seperti pengguna jarum suntik dan ODIV juga banyak berada di luar wilayah tersebut.

Kemenkes mencatat bahwa dari 641.818 tenaga kesehatan yang telah diskrining, sebanyak 11.154 orang terdeteksi reaktif hepatitis B. Namun belum semua dari mereka memiliki akses mudah ke fasilitas pengobatan, terutama di luar kota besar.

Menurut Ina, keterbatasan ini membuat cakupan penanganan masih belum optimal.

Oleh karena itu, pemerintah tengah menyiapkan perluasan layanan berbasis jejaring rujukan dan memanfaatkan pembiayaan JKN untuk menjangkau wilayah dengan keterbatasan layanan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara