Pengamat Minta Pemerintah Segera Luncurkan Beras SPHP, Ini Alasannya

Harianjogja.com, JAKARTA—Pengamat menyarankan agar pemerintah segera meluncurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) kepada masyarakat, seiring dengan harga beras yang masih cenderung merangkak naik. Begitu pula dengan penyaluran bantuan beras Juni—Juli 2025.

BACA JUGA: Bapanas: Harga Beras SPHP Naik

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyebut belum terlihat langkah konkret pemerintah untuk mengatasi harga beras.

Padahal, ungkap dia, pemerintah telah merencanakan untuk menyalurkan SPHP. Serta, bantuan beras Juni—Juli 2025 kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang disalurkan secara sekaligus.

Khudori memandang, beban masyarakat dengan daya beli terbatas seperti rakyat miskin/rentan akan terangkat dengan adanya penyaluran beras ini.

“Di tengah daya beli yang turun, penyaluran bantuan pangan beras dan beras SPHP adalah langkah yang ditunggu-tunggu. Karena penyaluran itu bisa meringankan beban masyarakat,” kata Khudori, Minggu (29/6/2025).

Namun, Khudori menyebut keterlambatan penyaluran membuat harga beras terus naik. Dia menjelaskan bahwa harga beras yang naik disebabkan berbagai faktor. Salah satunya adalah surplus beras yang terjadi mayoritas diserap oleh Perum Bulog.

Penyebab lainnya, lanjut dia, penghentian penyaluran/penjualan beras Bulog membuat pasokan beras ke pasar lebih kecil dari biasanya.

“Semakin lama disimpan beras itu susut volume, bisa turun mutu, bahkan rusak, selain membebani biaya pengelolaan,” terangnya.

Perlu diketahui, pemerintah akan menggelontorkan beras SPHP mulai Juni—Desember dengan total penyaluran maksimal sampai 1,5 juta ton.

Adapun, target 1,5 juta ton ini merupakan salah satu keputusan dalam Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto (30/12/2024).

Sementara itu, realisasi SPHP beras di 2025 baru mencapai 181.100 ton. Dengan demikian, sekitar 1,318 juta ton beras SPHP bakal disalurkan ke masyarakat dalam 6 bulan ke depan.

Nantinya, daerah sasaran beras SPHP akan ditentukan secara selektif dengan tetap memperhatikan harga petani padi setempat.

Selain beras SPHP, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga berencana menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,2 juta KPM pada awal Juli 2025.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan penyaluran bantuan beras akan dilakukan satu kali untuk alokasi dua bulan sekaligus, yaitu pada Juni dan Juli 2025.

“Bantuan menyasar 18.277.083 KPM, masing-masing akan menerima 10 kilogram beras per bulan,” ujar Ketut dalam keterangan, dikutip pada Jumat (27/6/2025).

Ketut menjelaskan data penerima bantuan bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial (Kemensos), yang nantinya juga digunakan dalam program Kartu Sembako.

Adapun, total beras yang akan disalurkan selama dua bulan mencapai 365.000 ton.

Bantuan beras ini berasal dari cadangan pangan pemerintah (CPP) dan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 593 Tahun 2024 dan Nomor 206 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025.

Nantinya, penyaluran beras akan dilakukan oleh Perum Bulog yang menyalurkan beras dari gudang ke titik pembagian di tingkat desa atau kelurahan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis