KPK Periksa ALH di Kasus Pemerasan Bupati Pemalang
KPK menjadwalkan pemeriksaan ALH, pejabat BPK Jawa Tengah, sebagai saksi kasus dugaan pemerasan Bupati Pemalang nonaktif AW.
Ilustrasi Whatsapp - Freepik
Harianjogja.com, BENGKULU—Praktik perdagangan manusia yang menyasar calon pekerja migran Indonesia (PMI) melalui grup WhatsApp merupakan sebuah fakta.
Hal itu disampikan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding. Dia mengatakan grup WhatsApp yang semula digunakan untuk bersosialisasi kini telah berubah fungsi menjadi alat jebakan bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri secara cepat namun tidak resmi.
BACA JUGA: Kapolri Ancam Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat TPPO
“Grup WhatsApp sekarang bukan cuma tempat ngobrol, tapi sudah jadi alat perekrutan ilegal. Banyak calon PMI dijebak lewat pesan yang menjanjikan kerja cepat di luar negeri, lengkap dengan paspor palsu yang sudah disiapkan,” ujar Karding dalam Podcast Antara, Rabu (16/4/2025)
Ia mengatakan, lebih dari 90 persen PMI yang menjadi korban kekerasan, penipuan, atau bahkan kehilangan nyawa, berasal dari jalur nonprosedural. Banyak pelaku rekrutmen menyamar sebagai mantan PMI sukses atau agen terpercaya, padahal merupakan bagian dari jaringan perdagangan manusia internasional.
"Yang lebih mengerikan, banyak dari calon PMI ini akhirnya jadi kaki tangan sindikat. Mereka bantu rekrut teman, tetangga, bahkan keluarga sendiri," katanya.
Untuk menangkal praktik ini, pemerintah menggencarkan patroli digital dan memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum guna melacak aktivitas perekrutan mencurigakan di dunia maya.
Transformasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga disebut sebagai langkah strategis di era Presiden Prabowo untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan.
"Perubahan ini bukan hanya soal kelembagaan, tapi untuk menjamin pelindungan menyeluruh terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri. Apalagi, kontribusi PMI terhadap ekonomi sangat besar melalui devisa yang mereka kirimkan," kata Karding.
Ia pun menekankan saat ini jalur legal jauh lebih mudah dan cepat, serta memberikan perlindungan menyeluruh bagi para pekerja migran. Pemerintah juga menggandeng sekolah kejuruan serta memperluas kerja sama dengan negara-negara tujuan seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Taiwan.
“Kita ingin ubah mindset masyarakat bahwa jalur legal itu ribet. Sekarang justru lebih aman dan menjanjikan masa depan. PMI resmi dihargai, dapat gaji layak, dan pulang membawa pengalaman serta penghasilan yang bisa membangun ekonomi keluarga,” ujarnya.
Di tengah maraknya iming-iming kerja cepat melalui pesan daring, Karding mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap tawaran mencurigakan, terutama yang datang dari grup WhatsApp.
“Kalau ada tawaran kerja yang terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan, kemungkinan besar memang bukan kenyataan. Lebih baik proses resmi tapi aman,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK menjadwalkan pemeriksaan ALH, pejabat BPK Jawa Tengah, sebagai saksi kasus dugaan pemerasan Bupati Pemalang nonaktif AW.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi para santri dan santriwati yang telah mengikuti Khotmil Qur’an di Pondok Pesantren Huffadhil Quran Fadllulloh
Polda DIY menetapkan dua tersangka pembawa molotov pasca demo 10 November di Jogja. Sebanyak 157 orang sempat diamankan polisi.
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY menggelar bimbingan teknis (bimtek) bertajuk Sinau dan Sharing Sessions Kearsipan (Si Shusan) di Aula Adikarto.
Muzani mengaku belum menerima informasi surat pengunduran diri Gibran. Sementara itu, usulan hak menyatakan pendapat dibawa ke paripurna DPR.
MSCI mengeluarkan BRPT, BRMS, dan tujuh saham lain dari indeksnya. IHSG diperkirakan bergerak di tengah tekanan domestik dan global.