Orang Kaya Indonesia Pindahkan Kekayaan ke Luar Negeri

Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah konglomerat atau orang kaya Indonesia diketahui mulai memindahkan kekayaannya ke luar negeri. Tren itu mencuat disinyalir karena adanya kekhawatiran akan kebijakan fiskal Presiden Prabowo Subianto. Di samping itu, pemicunya juga karena ketidakpastian stabilitas ekonomi Indonesia.

Melansir laporan Bloomberg, orang kaya di Indonesia banyak mengalihkan asetnya ke emas dan real estate di luar negeri. Di samping itu, kripto hingga stablecoin USDT menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak dilirik orang kelas menengah atas Indonesia.

“Emas dan real estate adalah dua tempat penyimpanan yang populer, meskipun tempat penyimpanan ketiga yang kurang tradisional telah muncul: mata uang kripto - khususnya stablecoin USDT dari Tether Holdings SA, yang dirancang untuk mempertahankan nilai tukar 1:1 terhadap dolar AS,” tulis dalam laporan tersebut, pertengahan April 2025 ini.

Semua aset tersebut menawarkan cara bagi orang kaya di negara ini untuk menghindari pengawasan dalam memindahkan uang dalam jumlah besar. Sebagai contoh, mata uang kripto USDT mulai digemari di Indonesia sebagai cara untuk menghindari deteksi konversi mata uang dan memindahkan uang di atas $100.000 ke luar negeri.

BACA JUGA: Daftar 10 Orang Terkaya Indonesia Terbaru Versi Forbes, Prajogo Pangestu dan Budi Hartono Tetap Jawara

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh para bankir hingga manager investasi yang enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa sejumlah klien asal Indonesia dengan kekayaan bersih antara US$100 juta (Rp1,6 triliun) hingga US$400 juta (Rp6,7 triliun) telah mengubah hingga 10% dari aset mereka menjadi kripto.

Adapun, tren pergeseran aset tersebut dimulai pada Oktober 2024 ketika Prabowo berkuasa, tetapi meningkat secara substansial setelah rupiah jatuh pada bulan Maret. Alhasil, meningkatnya arus keluar itu disinyalir kuat menjadi biang kerok penurunan tajam mata uang Indonesia dalam beberapa waktu belakangan. Pasalnya, Rupiah pada Selasa (8/4/2025), mata uang rupiah kembali ditutup melemah dengan menyentuh level Rp16.891 per dolar Amerika Serikat (AS).

Di samping itu, mata uang dan pasar saham Indonesia juga mengalami penurunan karena kekhawatiran bahwa kebijakan belanja Prabowo. Bloomberg menjelaskan kekhawatiran utama para orang kaya Indonesia didorong oleh volatilitas saham dan mata uang yang terjadi usai berbagai Prabowo meneken sejumlah kebijakan. Mulai dari perluasan peran angkatan bersenjata, meningkatnya pengeluaran negara menjadi salah satu momok bagi para investor.

Bloomberg mempertanyakan keinginan Prabowo yang membidik pertumbuhan ekonomi dapat tembus di level 8% per tahun, sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh China. Jika pemerintah terus melakukan ekspansi demi mewujudkan program populis Prabowo, para investor khawatir hal ini dapat menyebabkan defisit fiskal yang lebih besar, peningkatan utang dan kenaikan pajak, belum lagi tekanan inflasi yang lebih luas.

Meskipun gelombang arus keluar saat ini tidak sebanding dengan eksodus pada tahun 1998 ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi Asia, arus keluar ini semakin meningkat. Sejak Februari, klien-klien dari sebuah perusahaan penasihat telah memindahkan sekitar US$50 juta (Rp838,45 miliar) uang mereka ke Dubai dan Abu Dhabi, ujar sumber lain.

Pada kuartal Desember, arus keluar serupa hanya mencapai US$10 juta (Rp167,69 miliar). Selain properti hingga pasar kripto, emas menjadi alternatif yang dipilih para orang kaya mengamankan asetnya. Penjualan emas batangan di PT Hartadinata Abadi, peritel emas non-pemerintah terbesar di Indonesia, melonjak sekitar 30% dalam tiga bulan pertama tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024, kenaikan kuartalan tertajam dari tahun ke tahun sejak perusahaan tersebut go public pada tahun 2017, kata juru bicara Thendra Crisnanda.

Analis utama Indonesia di Global Counsel LLP, Dedi Dinarto, menilai arus deras keluar tersebut perlu segera menjadi perhatian Presiden Prabowo. Salah satu langkah yang bisa diambil yakni dengan memberikan jaminan seputar disiplin fiskal dan berkomitmen pada investasi-investasi utama di bidang-bidang seperti infrastruktur. “Baik investor asing maupun lokal memiliki kekhawatiran yang sama mengenai kebijakan-kebijakan Prabowo,” kata Dedi.

Timur Tengah Jadi Pilihan

Dalam memindahkan kekayaan, para orang kaya Indonesia mempertimbangkan Timur Tengah sebagai ruang untuk mengamankan uangnya. Timur Tengah semakin menjadi tujuan bagi aset warga Indonesia yang ingin menghindari pengawasan ketat perbankan Singapura. Bank di negara tersebut memperketat uji tuntas dan pemantauan transaksi setelah kasus pencucian uang besar-besaran baru-baru ini.

Sebagian dana digunakan untuk membeli properti atas nama keluarga atau teman guna menghindari deteksi. Beberapa orang kaya bahkan memperoleh visa kerja di Dubai untuk mendirikan perusahaan cangkang yang digunakan dalam pembelian real estat.

Temuan tersebut dipublikasi oleh Bloomberg. Mereka mewawancarai lebih dari selusin manajer kekayaan, bankir swasta, penasihat, dan individu dengan kekayaan bersih tinggi yang enggan disebutkan namanya karena membahas informasi rahasia. Seorang bankir swasta mengungkapkan bahwa beberapa klien dengan kekayaan antara US$ 100 juta hingga US$ 400 juta telah mengonversi hingga 10% aset mereka ke dalam kripto. Tren ini dimulai pada Oktober saat Prabowo berkuasa dan semakin cepat setelah rupiah melemah pada Maret.

Arus keluar modal ini diduga turut berkontribusi pada pelemahan rupiah, yang pada 9 April 2025 mencapai titik terendah sepanjang sejarah sebelum sedikit pulih sehari setelahnya. Pelemahan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan akibat kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump.

Pasar saham dan mata uang Indonesia juga terpengaruh oleh kekhawatiran bahwa kebijakan belanja Prabowo dapat mengancam disiplin fiskal yang telah dibangun pemerintahan sebelumnya. “Saya telah meningkatkan pembelian USDT dalam beberapa bulan terakhir,” kata Chan, mantan eksekutif puncak sebuah konglomerat besar di Indonesia.

Ia memilih tidak mengungkap identitas lengkapnya karena khawatir terhadap sanksi pemerintah. Menurutnya, aset ini menjaga nilai kekayaannya dan memungkinkan pengiriman dana ke luar negeri tanpa harus membawanya secara fisik. “Prospek ekonomi Indonesia dan risiko stabilitas politik sangat mengkhawatirkan,” katanya.

Banyak Uang Keluar, Indonesia Bisa Rugi

Fenomena banyaknya uang yang keluar dari Indonesia ke luar negeri tidak hanya terjadi belakangan. Dengan model yang berbeda, namun polanya sama, awal tahun ini banyak orang Indonesia yang berbelanja ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan sekitar 10 juta orang kaya Indonesia yang doyan belanja di luar negeri. Hal tersebut merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurutnya, akibat fenomena tersebut, ekonomi Indonesia kehilangan potensi sekitar Rp 324 triliun dari transaksi orang kaya tersebut. "Kita hitung kalau belanja itu katakanlah yang paling konservatif US$ 2.000 ya. Jadi itu kira-kira Rp 324 triliun," kata Airlangga, pertengahan Januari 2025 lalu.

Menanggapi hal tersebut, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Teguh Dartanto, menilai fenomena tersebut merupakan hal yang wajar. Menurutnya, pasar domestik yang belum mampu memenuhi kebutuhan konsumen, baik dari segi variasi produk maupun harga, menjadi salah satu penyebab utama.

Apalagi, kata Teguh, adanya kemungkinan harga barang yang sama dari luar negeri jauh lebih murah dibandingkan dalam negeri. "Permasalahannya banyak, bisa jadi biaya logistik, keuntungan perusahaan, pajak dan lainnya," kata Teguh.

Teguh menilai, pembelian barang dari luar negeri bisa mengurangi permintaan terhadap barang lokal. Pasalnya, jika kebutuhan konsumen di pasar domestik dapat dipenuhi oleh produsen lokal, dampaknya sangat besar bagi perekonomian.
"Saya sendiri belum memiliki hitungan secara presisi tetapi jika kebutuhan pasar di domestik bisa dipenuhi oleh produsen domestik, dampak pengungkit dalam perekonomian sangat besar melalui aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja," katanya.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan fenomena belanja barang branded di luar negeri oleh kalangan kaya, termasuk pejabat negara, berpotensi membawa dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa kebiasaan ini terus meningkat. Salah satunya adalah faktor harga dan keinginan untuk mendapatkan barang dengan label luar negeri.

Selain itu, Huda juga mencatat bahwa biaya perjalanan ke luar negeri, terutama ke Singapura, lebih murah dibandingkan biaya perjalanan domestik, seperti ke Jakarta. "Harga tiket pesawat ke luar negeri lebih murah dibandingkan pesawat domestik. Ya jadi sangat wajar akhirnya orang kaya ini memilih belanja barang branded di luar negeri, termasuk juga pejabat negara," katanya.

Namun Huda mengingatkan, bahwa belanja barang di luar negeri berpotensi menguras devisa negara. Sebaliknya, jika mereka membeli barang di Indonesia, negara bisa mendapatkan penerimaan dari pajak dan bea impor. "Mereka pergi ke luar negeri harus menukar uang, mereka belanja barang impor juga tokonya menggunakan devisa," kata Huda.

Meski demikian, Huda menyebutkan bahwa dampak terhadap konsumsi rumah tangga Indonesia relatif terbatas. Konsumsi kalangan kaya terhadap barang-barang tersebut hanya berkontribusi kecil terhadap total konsumsi rumah tangga, karena sebagian besar pendapatan mereka lebih banyak disisihkan untuk tabungan atau investasi.

"Paling besar konsumsi mereka mungkin sekitar 60% (dari pendapatan). Mereka biasanya ditabung atau diinvestasikan. Tidak terlampau signifikan ke konsumsi rumah tangga menurut saya," katanya.