Advertisement
Jatah Anggaran Dipangkas 66%, BP Haji Sebut Kualitas Haji Bakal Terdampak
Jemaah haji / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut instansinya mengalami efisiensi anggaran hingga mencapai 66%. Hal tersebut berpotensi berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.
“[Kami] kena [efisiensi anggaran] hingga 66 persen,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).
Advertisement
Lebih lanjut, anggota Dewan Pembina Gerindra itu mengatakan bahwa penghematan itu akan berefek bagi penyelenggaraan haji tahun depan. Meski begitu, dia mengatakan bahwa meskipun terkena efisiensi, pihaknya akan tetap untuk memaksimalkan anggaran yang ada. “Apa pun itu, kami ikut perintah Presiden sepenuhnya. Kami berkeyakinan bisa memaksimalkan dengan anggaran yang ada. Agar pelaksanaan Haji 2026 seperti yang diamanatkan Presiden bisa terselenggara dengan baik,” ujar Dahnil.
Sekadar informasi, BP Haji mendapat alokasi anggaran Rp43 miliar setelah mengalami pemotongan anggaran. Sejauh ini, BP Haji dibentuk untuk mengelola penyelenggaraan haji lebih optimal.
BACA JUGA: Dewas: BPKH Kelola Dana Haji Rp171, Nilai Manfaatnya Tumbuh Positif
Nantinya, untuk penyelenggaraan haji pada 2025, penyelenggaraan haji masih berada di bawah Kemenag bersama dengan BP Haji. Akan tetapi pada 2026, penyelenggaraan haji sepenuhnya di bawah BP Haji.
Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI meminta agar Badan Penyelenggara Haji yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dapat mengurangi beban kerja yang dipikul oleh Kementerian Agama (Kemenag).
Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan adanya Badan yang khusus menangani penyelenggara haji seharusnya dapat meringankan tugas Kementerian Agama (Kemenag). Mengingat, Kemenag tidak hanya mengurus soal haji saja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Korban Dditemukan, Operasi SAR Longsor Sampah Bantargebang Ditutup
Pembatasan Medsos Anak Didukung DPR, Aturan Berlaku 2026
OTT KPK di Rejang Lebong Wakil Bupati Hendri Ikut Ditangkap
Krisis Energi Hantam Vietnam, Pemerintah Imbau Perusahaan Terapkan WFH
Advertisement
IRGC: AS Kehabisan Amunisi
Profil Muhammad Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong yang Terjaring OTT
KPK Tangkap Bupati Rejang Lebong Terkait Dugaan Fee Proyek
Trump Ancam Iran: AS Akan Balas 20 Kali Lipat Jika Selat Hormuz Diblo
KPK Periksa Budi Karya Sumadi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api
Advertisement
Prabowo Siapkan Taklimat Nasional soal Dampak Konflik Global
Anak Donald Trump Investasi di Perusahaan Drone
Prabowo Akui Masih Ada Pejabat Mengecewakan di Pemerintahan
Prabowo: Indonesia Aman Pangan di Tengah Krisis Global
Mojtaba Khamenei Jadi Pemimpin Tertinggi Iran, Ini Penjelasan Dubes
Advertisement
Ketua Pengprov KBI Jatim Jadi Tersangka Kekerasan Seksual Atlet
Berita Pilihan
- KPK Periksa Budi Karya Sumadi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api
- Prabowo: Indonesia Aman Pangan di Tengah Krisis Global
- Longsor Sampah Bantargebang: 2 Korban Lagi Ditemukan Meninggal
- Pecah Kongsi, AS Kecewa Serangan Israel ke Depot BBM Iran
- KPK Panggil Mantan Menhub Budi Karya Sumadi Terkait Suap Jalur Kereta
Advertisement
Buruh PT Taru Martani Sleman Mogok Kerja 3 Hari, Ini Penyebabnya
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Menteri LH Ancam Penjara 10 Tahun bagi Pengelola TPST Bantargebang
- Cegah Macet ke Parangtritis, Bantul Siapkan Skema One Way Saat Lebaran
- Pengamat Nilai Seskab Teddy Jadi Penghubung Kebijakan Presiden
- Harga Bahan Pokok di Jogja Relatif Stabil Jelang Lebaran
- Muffin Biji Poppy Bisa Picu Hasil Positif Palsu Tes Narkoba
- Trump Sebut Harga Minyak Bisa Turun Jika Ancaman Nuklir Iran Berakhir
- Pemkot Jogja Integrasikan Wamira dan KKMP Perkuat Distribusi Pangan
Advertisement
Advertisement
