Advertisement
Pakar Intelijen Sebut Kenaikan Anggaran Harus Diiringi Kesejahteraan Prajurit
Foto ilustrasi. - Ist/Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kenaikan anggaran pertahanan yang diproyeksikan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) perlu memperhatikan pemenuhan pembelian alat utama sistem senjata (alutsista), dan peningkatan kesejahteraan prajurit.
Hal ini diutarakan pakar intelijen dan keamanan Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI), Stanislaus Riyanta. “Keduanya harus beriringan,” kata Riyanta, Senin (20/1/2025).
Advertisement
Menurut dia, proyeksi peningkatan anggaran secara bertahap dari 0,8 persen menjadi 1,5 persen dari pajak domestik bruto (PDB) perlu memperhatikan dua hal tersebut dikarenakan unsur pertahanan negara bukan merupakan unsur tunggal, yakni tidak sebatas mengenai alutsista atau prajurit saja.
Sementara itu, dia menjelaskan bahwa ada prioritas lain yang perlu dilakukan pemerintah saat ini selain berfokus terhadap dua hal tersebut.
“Saya kira perlu penguatan industri pertahanan dalam negeri. Ini harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Sebelumnya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin beserta jajaran memproyeksikan peningkatan anggaran dalam Rapat Pimpinan Kemhan, di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan RI, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, usai rapat tersebut menjelaskan peningkatan anggaran hingga 1,5 persen dari PDB sudah ideal untuk kebutuhan pertahanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
ASN Jakarta Boleh Berpoligami Asal Dapat Izin Istri, Komnas Perempuan Ingatkan Soal Ini
Ratusan ASN Ditjen Dikti Gelar Unjuk Rasa, Ini Penyebabnya
Muncul Dugaan Penyelewengan Dana Desa untuk Judi Online, Ini Kata PPATK
Dugaan Penyelewengan Dana Desa untuk Judi Online, PPATK: Kami Dalami
Advertisement
Usulan DPD Agar Dana Zakat untuk Program MBG Dinilai Asbun dan Bikin Gaduh
Alokasi Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Minimal 20 Persen
Advertisement
Kementerian ATR/BPN Investigasi Soal Sertifikat Hak Guna Bangunan Pagar Laut
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Akui Pagar Laut di Tangerang Bersertifikat HGB
Bentrokan di Kolombia Tewaskan Lebih dari 80 Orang
Advertisement
Penggunaan APBN untuk Bangun IKN Bakal Dibatasi
Berita Pilihan
- Dugaan Penyelewengan Dana Desa untuk Judi Online, PPATK: Kami Dalami
- Pakar Intelijen Sebut Kenaikan Anggaran Harus Diiringi Kesejahteraan Prajurit
- Sejumlah Wilayah di Indonesia Hari Ini Hujan, Termasuk di Jogja
- Pelantikan Donald Trump, dari Suhu Terdingin hingga Deretan Tokoh Penting Sengaja Tak Diundang
- Kemenhub Fokus Pada Keselamatan Transportasi di Tahun 2025 yang Penuh Tantangan
Advertisement
Pemkab Sleman Telah Daftarkan Sepuluh Varietas Tanaman Hoya
Advertisement
Bali Masuk Urutan Dua Wisata Terbaik di Dunia Menurut TripAdvisor
Advertisement
Berita Populer
- Menteri KKP Sayangkan Pembongkaran Pagar Laut Tangerang, Ini Alasannya
- Cek Kesehatan Gratis di Hari Ulang Tahun Digulirkan Mulai Februari, Begini Cara Mendaftarnya
- Hujan Deras Beberapa Jam, Ratusan Rumah di Jember Kebanjiran, Mobil Terseret Air
- Pelantikan Donald Trump, dari Suhu Terdingin hingga Deretan Tokoh Penting Sengaja Tak Diundang
- Ini 5 Negara Paling Sepi Wisatawan
- Kontributor Program MBG Diusulkan Terima Keringanan Pajak
- Gempa Sukabumi Magnitudo 4,3: 1 Rumah Rusak
Advertisement
Advertisement
