Kasus Penyadapan Presiden, Pengamat Desak Aktor di Balik Layar Diusut
Kasus penyadapan Listyo Sigit Cs disorot pengamat. Bambang Rukminto mendesak polisi mengusut pihak yang memerintahkan penyadapan.
Kekerasan - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana berujung damai.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan laporan dugaan kekerasan itu diterima pihaknya pada Jumat (4/10/2024) lalu.
Ahmad Ridha dilaporkan lantaran diduga melanggar Pasal 351 atau 352 KUHP. "Berdasarkan info dari penyelidik Subdit Renakta Ditreskrimum PMJ, awalnya menerima laporan 4 Oktober atas dugaan penganiayaan biasa dan atau penganiayaan ringan, 351 atau 352 KUHP," ujarnya di Polda Metro Jaya, Rabu (9/10/2024).
BACA JUGA: Dua dari 3 Terduga Pelaku Penganiayaan di Sanden Bantul Ditangkap, Sebilah Pedang Diamankan
Hanya saja, kata Ade, pelapor berinisial AN kemudian mencabut laporannya pada hari yang sama saat melapor. Pasalnya, terlapor mengaku sudah menyelesaikannya secara kekeluargaan. "Iya, benar [terlapor Ahmad Ridha], dan ini sudah dicabut. Alasan pencabutan karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan," ucap dia.
Selain itu, Ade Ary juga mengatakan bahwa pelapor mengaku tidak akan menuntut terlapor atas dugaan penganiayaan tersebut. "Pelapor tidak akan menuntut secara hukum di kemudian hari dalam bentuk apapun.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Kasus penyadapan Listyo Sigit Cs disorot pengamat. Bambang Rukminto mendesak polisi mengusut pihak yang memerintahkan penyadapan.
Kejagung menerbitkan sprindik baru kasus dugaan korupsi tata kelola MBG setelah menemukan fakta baru dalam penyidikan sebelumnya.
Dinkes Bantul mencatat 158 kasus leptospirosis hingga 9 November 2026. Sembilan pasien meninggal dengan penyakit penyerta.
Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Klaten mengikuti upacara serta ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP)
UUD 1945 dan UU MD3 mengatur pengisian jabatan wapres yang kosong. Presiden mengusulkan dua calon, MPR memilih penggantinya.
Pada momentum Peringatan Hari Pahlawan 2026, Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk meneladani semangat pahlawan