Terdakwa Pemberi Suap Gubernur Maluku Utara Segera Disidang

Newswire

Selasa, 01 Oktober 2024 - 10:37 WIB

Abdul Hamied Razak

Terdakwa Pemberi Suap Gubernur Maluku Utara Segera Disidang

Gedung KPK / Antara

Harianjogja.com, TERNATE— Terdakwa pemberi suap kepada Gubernur Maluku Utara 2019—2024 Abdul Gani Kasuba (AGK), Muhaimin Syarif (MS) alias Ucu, dipindah ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Ternate untuk menjalani persidangan.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika mengatakan pada Selasa, (1/10/2024) terdakwa MS alias Ucu, secara resmi telah dipindahkan tempat penahanannya dari Rutan KPK ke Rutan Ternate, Maluku Utara.

Dikatakan bahwa sidang terdakwa MS akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate. "Dijadwalkan untuk jalani sidang perdana pada hari Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 09.00 WIT di PN Ternate Maluku Utara," kata Tessa, Selasa.

Penyidik KPK menahan Muhaimin Syarif (MS) alias Ucu pada hari Rabu (17/7). Pengumuman penahanan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur.

Asep menerangkan bahwa MS telah memberi uang sebesar Rp7 miliar kepada AGK berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Pemberian uang dari MS kepada AGK secara tunai langsung kepada AGK maupun melalui ajudan-ajudannya. Selain itu, melalui transfer ke rekening keluarga AGK, lembaga, dan pihak yang terafiliasi dengan AGK serta perusahaan yang terkait dengan keluarga AGK.

Penyidik KPK juga menemukan adanya pemberian uang oleh tersangka MS kepada AGK berkaitan dengan proyek di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara dan pengurusan perizinan izin usaha pertambangan (IUP) PT Prisma Utama di Maluku Utara.

Di samping itu, pengurusan pengusulan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) ke Kementerian ESDM Republik Indonesia tanpa melalui prosedur yang ditandatangani AGK untuk setidaknya 37 perusahaan.

Atas perbuatannya, tersangka Muhaimin Syarif alias Ucu dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara