Wamenaker Dorong Revisi UU Warisan Belanda dan Aturan K3
Wamenaker Afriansyah Noor mendorong revisi UU UAP 1930 dan aturan K3 karena dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan industri modern.
Kursi delegasi Indonesia kosong saat PM Israel Benjamin Netanyahu hendak berpidato pada sesi Debat Umum Sidang ke-79 Majelin Umum PBB di New York, AS, Jumay (27/09/2024). (ANTARA/HO-PTRI New York)
Harianjogja.com, JAKARTA—Saat PM Israel Benjamin Netanyahu hendak berpidato, delegasi Indonesia langsung walkout dari ruangan Sidang ke-79 Majelis Umum PBB, di New York, Amerika Serikat, Jumat (27/9/2024)
Keluarnya delegasi Indonesia tersebut dilakukan sebagai bentuk protes karena Netanyahu tetap ingain berpidato di depan forum. Dampaknya, forum PBB riuh dengan banyaknya delegasi dari berbagai negara yang walkout.
BACA JUGA: PBB Desak Pemimpin Dunia Dukung UNRWA, Sekjen: Pengungsi Palestina Butuh Layanan Penting
Menurut Kemlu RI, sejumlah negara yang walkout merupakan negara anggota Organisasi Kerjasama Islam, Liga Arab, dan Gerakan Non Blok antara lain Kuwait, Iran, Pakistan, Malaysia, dan Kuba.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta negara-negara di dunia segera memberikan pengakuan terhadap Negara Palestina sebagai langkah penting menuju Solusi Dua Negara.
Permintaan itu disampaikan Retno dalam Pertemuan Tingkat Menteri tentang Situasi di Gaza dan Penerapan Solusi Dua Negara pada Sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis (26/9).
“Pengakuan terhadap Negara Palestina sangatlah penting. Mengapa? Karena hal ini memberikan harapan kepada Bangsa Palestina. … Dan yang terpenting, inilah satu-satunya cara untuk memberikan tekanan politik kepada Israel untuk menghentikan kekejamannya,” katanya.
Namun, menurut Retno, beberapa negara yang dia ajak justru menyatakan baru akan mengakui Palestina pada saat yang tepat.
“Kapan saat yang tepat itu? Bagi saya, waktu yang tepat adalah saat ini juga. Waktu yang tepat adalah sekarang. Kita tidak usah menunggu sampai semua orang Palestina mengungsi dan seratus ribu orang terbunuh untuk menyebut bahwa inilah saat yang tepat itu,” kata Menlu menegaskan.
BACA JUGA: Deretan Negara yang Pernah Berganti Nama, Dari India, Thailand hingga Turki
Pada lain sesi, di hadapan Pertemuan Tingkat Menteri untuk Mendukung Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), Indonesia menegaskan kembali dukungan penuh bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina tersebut.
“Sulit dibayangkan bagaimana situasi kemanusiaan (di Palestina) saat ini, jika tidak ada UNRWA di lapangan," ujar Menlu.
Dua hal utama untuk mendukung UNRWA, menurut Retno, yakni dukungan politis dan dukungan pendanaan. Dukungan politis diperlukan untuk menjamin UNRWA tidak terpengaruh tekanan politik, karena “mengancam UNRWA sama saja mengancam kemanusiaan.”
Sementara, untuk dukungan pendanaan, Indonesia telah memberikan contoh konkret dengan melipatgandakan kontribusi tahunan kepada UNRWA pada 2024 ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Wamenaker Afriansyah Noor mendorong revisi UU UAP 1930 dan aturan K3 karena dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan industri modern.
Donald Trump menegaskan Israel harus menerima kesepakatan nuklir AS-Iran jika tercapai, meski ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat.
KPK memeriksa Ismail Adham dan Asrul Aziz Taba, dua tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang merugikan negara Rp622 miliar.
BMKG menegaskan gempa M7,7 di Laut Sulawesi bukan berasal dari megathrust. Tsunami mikro 9-75 sentimeter terdeteksi dan masih terus dipantau.
Pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026, jumlah pendaftar mencapai 4.044 peserta, sementara kuota yang tersedia hanya 324 siswa
PPN DTP properti diperpanjang hingga 2027. Knight Frank menilai kebijakan ini efektif mendorong transaksi rumah dan menekan backlog perumahan.