Advertisement
PKB Minta Adanya Penerbitan Surat Tidak Berlaku TAP MPR Pemberhentian Gus Dur
PKB. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta MPR RI untuk menerbitkan surat penegasan bahwa Ketetapan (TAP) MPR Nomor II/MPR/2001 yang isinya pemberhentian Presiden Ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, tak berlaku lagi.
Ketua Fraksi PKB MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan surat penegasan dari pimpinan MPR RI tersebut diperlukan untuk memulihkan nama baik Gus Dur.
Advertisement
"Surat yang nantinya akan dikeluarkan MPR ini menjadi salah satu penguat bagi KH Abdurrahman Wahid untuk diberikan gelar Pahlawan Nasional,” kata Jazilul dilansir Antara, Senin.
BACA JUGA : Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, Ribuan Polisi Jaga KPU dan Gedung DPR/MPR
Dia mengatakan TAP MPR tersebut secara otomatis tidak berlaku lagi dengan adanya TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 mengenai Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.
Penegasan hal tersebut juga diperlukan untuk menjadi bagian dari semangat MPR RI melakukan rekonsiliasi nasional. PKB mengapresiasi langkah MPR RI yang telah menyerahkan surat pimpinan MPR tentang tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno.
Dengan pencabutan TAP tersebut, menurut dia, tuduhan Soekarno atas keberpihakannya pada Partai Komunis Indonesia (PKI) resmi dicabut.
Sekretaris Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hitz berharap MPR RI juga mengundang keluarga Gus Dur seperti yang dilakukan terhadap keluarga Presiden Soekarno.
”Kita harapkan ada perlakuan yang sama sehingga ketika kami sudah berjuang agar Presiden Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional, itu tidak lagi terganjal dengan adanya TAP MPR Nomor II tersebut,” kata Neng.
Menurut dia, MPR RI sudah sewajarnya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para presiden atau mantan presiden yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam berkontribusi untuk perjalanan bangsa. "Terlepas adanya kekurangan dan kelebihan, mereka adalah seseorang yang patut kita hargai,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KAI Larang Masyarakat Beraktivitas di Jalur Kereta Api
Sri Mulyani: Pendapatan Negara Terkumpul Rp1.777 Triliun Per Agustus 2024
Advertisement
KPK Panggil Istri Mantan Gubernur Maluku Utara Terkait Pencucian Uang
Pemerintah Siapkan Aplikasi Layanan Terpadu untuk 40 Ribu Pengguna
Data NPWP Bocor, Menkopolhukam Akan Panggil Dirjen Pajak, BSSN dan Kominfo
Pansus Haji DPR RI Sebut Menag Yaqut Mangkir 3 Kali Pemanggilan
Advertisement
Tiga Investor Asing Siap Bangun di IKN, Grounbreaking Dimulai Besok
Kembali Mangkir Dipanggil Pansus Haji, Menag Yaqut Dinilai Lecehkan DPR
Advertisement
Berita Pilihan
- Soal Temuan 7 Jenazah di Kali Bekasi, Polisi Sebut Korban Konsumsi Miras Sebelum Tewas
- Pansus Haji Agendakan Pemanggilan Menteri Agama dan Dengar Pendapat Umum
- Sering Duduk Picu Masalah Postur dan Kardio Metabolik
- Rano Karno Pakai Nama Si Doel dalam Surat Suara Pilkada Jakarta 2024
- Polisi Menduga Penemuan 7 Mayat di Kali Bekasi karena Tawuran
Advertisement
Jadwal KA Prameks Selasa 24 September 2024 dari Jogja ke Kutoarjo
Advertisement
Wisata Kuliner, Berikut Ini Jajanan dari Semarang yang Wajib Dicoba Wisatawan
Advertisement
Berita Populer
- 25 Ribu Batang Tanaman Ganja Ditemukan di Lereng Semeru
- Bocah Perempuan 5 Tahun Meninggal Dunia Dilakban, 5 Pelaku Ditangkap
- PLTGU Jawa-1 Berkapasitas 1.760 Megawatt, Terbesar di Asia Tenggara
- 7 Jasad Mengambang di Kali Bekasi Diduga Korban Tawuran
- Wamentan Akan Tiru Kebijakan China untuk Swasembada Pangan
- Puluhan Rohingya Sewa Rumah di Cisolok Sukabumi
- Prabowo Diminta Tidak Memilih Menteri Mantan Koruptor
Advertisement
Advertisement
