Advertisement
MA Beri Diskon Vonis Dirut Bakti Kominfo Terkait Korupsi BTS 4G, Ini Respons Kejagung
![MA Beri Diskon Vonis Dirut Bakti Kominfo Terkait Korupsi BTS 4G, Ini Respons Kejagung](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/27/1182777/anang.jpg)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Mahkamah Agung (MA) memberi diskon alias memangkas hukuman vonis penjara mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif dari semula 18 tahun menjadi 10 tahun penjara dalam kasus korupsi BTS 4G. Kejaksaan Agung (Kejagung) menghormati keputusan tersebut.
Putusan tersebut adalah putusan kasasi, sehingga telah berkekuatan hukum tetap. “Ini sudah putusan Mahkamah Agung kan, dan ini sudah upaya hukum terakhir, sudah berkekuatan hukum tetap, maka kita menghormati putusan pengadilan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Advertisement
BACA JUGA : BREAKING NEWS: Dirut Taru Martani Jadi Tersangka Korupsi Idle Cash Rp18,7 Miliar
Kejaksaan masih menunggu salinan berkas putusan tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya.Dalam amar putusan MA Nomor 4103 K/Pid.Sus/2024 disebutkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Anang Achmad Latif berubah menjadi 10 tahun dari sebelumnya dituntut 18 tahun penjara.
Hukuman denda yang dijatuhkan di tingkat kasasi masih sama dengan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara. Selain itu, hukuman uang pengganti yang diputus MA juga sama dengan Pengadilan Tipikor Jakarta, yakni Rp5 miliar.
Putusan tersebut diberikan oleh Desnayeti selaku Ketua Majelis dengan dua anggotanya, Agustinus Purnomo Hadi dan Yohanes Priyana pada Kamis, 18 Juli 2024.
Padahal sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara terhadap Anang Achmad Latif. Dalam amar putusan-nya, majelis hakim juga menghukum Anang Achmad Latif untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp5 miliar paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Majelis hakim menyatakan Anang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dalam penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo tahun 2020-2022.
Ia dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peneliti Umumkan Penemuan Virus Baru di China Sebabkan Sakit Syaraf Menular lewat Kutu
- Cegah Pelecehan Seksual, Ini Kiat Psikolog untuk Mengedukasi Anak-Anak
- Risma Mundur, Muhadjir Effendy Ditunjuk Jadi Plt Menteri Sosial
- Kementerian BUMN Bakal Panggil Bos Peruri Ihwal Errornya E-Meterai CPNS
- Resmi! Mulai Malam Ini Pendaftaran CPNS 2024 Bisa Gunakan Meterai Tempel
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/09/08/1187467/img-20240908-wa0029.jpg)
Diikuti Pelari dari Mancanegara, Ribuan Pelari Ikuti Event Sleman Temple Run 2024
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/09/07/1187402/resor-ski-sanghai.jpg)
Resor Ski Indoor Terbesar di Dunia di Shanghai China, Berukuran 350 Ribu Meter Persegi
Advertisement
Berita Populer
- Sejumlah Daerah di Indonesia Dilanda Hujan Ringan hingga Lebat Hari Ini
- Cek Akreditasi Kampus untuk CPNS 2024, Begini Caranya
- Ridwan Kamil Tegaskan Tetap Pertahankan Identitas Jakarta
- Bali Diguncang Gempa Dangkal Berpusat di Darat Sabtu Pagi
- Cegah Pelecehan Seksual, Ini Kiat Psikolog untuk Mengedukasi Anak-Anak
- Gempa Magnitudo 4,9 di Gianyar Bali, BPBD Bergerak Cepat Melakukan Kajian Dampak
- KPK Buka Dua Hari Layanan LKHPN untuk Bakal Calon Kepala Daerah dalam Pilkada
Advertisement
Advertisement