Advertisement
PDIP Minta Peristiwa Serangan 27 Juli 1996 Diakui Jadi Pelanggaran HAM Berat
![PDIP Minta Peristiwa Serangan 27 Juli 1996 Diakui Jadi Pelanggaran HAM Berat](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/27/1182774/hasto-kristiyanto.jpg)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—PDI Perjuangan (PDIP) meminta Komnas HAM untuk mengklasifikasi serangan ke Kantor PDI pada 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan Peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, PDIP akan terus memperingati peristiwa Kudatuli setiap tahunnya agar publik tidak lupa dengan tindakan otoriter Orde Baru. PDIP, lanjutnya, sudah membuat kajian agar Kudatuli diklasifikasikan menjadi pelanggaran HAM berat.
Advertisement
"Sejak tanggal 20 Juli lalu kita telah memformulasikan perjuangan kita, bahwa Kudatuli ini adalah suatu extra ordinary crime, suatu kejahatan yang luar biasa, suatu pelanggaran HAM berat. Maka itulah yang kita harapkan suatu pengakuan bahwa Kudatuli adalah pelanggaran HAM berat," ujar Hasto dalam Peringatan 28 Tahun Peristiwa Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2024).
Menurutnya, peristiwa Kudatuli menjadi pemantik perlawanan kepada Orde Baru. Oleh sebab itu, dia meyakini perlawanan arus bawah tidak bisa dibungkam oleh rezim otoriter sekalipun. Senada, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengaku setiap tahun pihaknya mengajukan ke Komnas HAM untuk mengkategorikan Kudatuli menjadi peristiwa pelanggaran HAM berat.
Menurutnya, Kudatuli bukan hanya tentang PDIP melainkan demokrasi secara keseluruhan. Jika peristiwa Kudatuli tidak mendapatkan perhatian khusus maka ke depan kejadian serupa bisa terjadi lagi kepada siapapun dan partai politik manapun. Jika partai politik sudah tidak berani bersuara maka demokrasi akan hancur. B
"Kita menyampaikan kepada Komnas HAM agar ini dicatat sebagai pelanggaran HAM berat. Tentu itu butuh perjuangan, butuh dukungan publik agar kemudian tidak terulang," kata Ganjar pada kesempatan yang sama.
Kepala Badan Sejarah PDIP Bonnie Triyana mengaku sudah berkoordinasi berkomunikasi dengan pihak Komnas HAM. Menurutnya, Komnas HAM berjanji akan menindaklanjuti laporan PDIP. "Kemarin Komnas HAM memberi jawaban kepada kami, jadi ada tahapannya ketika sebuah kasus pelanggaran HAM itu dinyatakan berat, dia harus ada kajian dulu. Kajian ini sedang dilakukan dan hampor selesai di Komnas HAM dan akan diplenokan oleh Komnas HAM untuk 27 Juli," ungkap Bonnie.
Kudatuli merupakan peristiwa ketika massa pendukung PDI kubu Soerjadi bersama sejumlah orang yang diduga aparat menyerang kantor DPP PDI yang diisi oleh massa pendukung PDI kubu Megawati. Upaya penyerangan itu didukung oleh pemerintahan Orde Baru untuk menggulingkan kepemimpinan Megawati dari kantor pusat PDI.
Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat, Jakarta Pusat. Dari hasil penyidikan Komnas HAM, sebanyak 5 orang massa pendukung Megawati tewas, 149 orang terluka, dan 23 orang hilang. Saat itu, pemerintah menuduh aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai penggerak kerusuhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peneliti Umumkan Penemuan Virus Baru di China Sebabkan Sakit Syaraf Menular lewat Kutu
- Cegah Pelecehan Seksual, Ini Kiat Psikolog untuk Mengedukasi Anak-Anak
- Risma Mundur, Muhadjir Effendy Ditunjuk Jadi Plt Menteri Sosial
- Kementerian BUMN Bakal Panggil Bos Peruri Ihwal Errornya E-Meterai CPNS
- Resmi! Mulai Malam Ini Pendaftaran CPNS 2024 Bisa Gunakan Meterai Tempel
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/09/08/1187467/img-20240908-wa0029.jpg)
Diikuti Pelari dari Mancanegara, Ribuan Pelari Ikuti Event Sleman Temple Run 2024
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/09/07/1187402/resor-ski-sanghai.jpg)
Resor Ski Indoor Terbesar di Dunia di Shanghai China, Berukuran 350 Ribu Meter Persegi
Advertisement
Berita Populer
- Sejumlah Daerah di Indonesia Dilanda Hujan Ringan hingga Lebat Hari Ini
- Cek Akreditasi Kampus untuk CPNS 2024, Begini Caranya
- Ridwan Kamil Tegaskan Tetap Pertahankan Identitas Jakarta
- Bali Diguncang Gempa Dangkal Berpusat di Darat Sabtu Pagi
- Cegah Pelecehan Seksual, Ini Kiat Psikolog untuk Mengedukasi Anak-Anak
- Gempa Magnitudo 4,9 di Gianyar Bali, BPBD Bergerak Cepat Melakukan Kajian Dampak
- KPK Buka Dua Hari Layanan LKHPN untuk Bakal Calon Kepala Daerah dalam Pilkada
Advertisement
Advertisement