Advertisement
BPK Temukan Masalah di Sistem Keuangan Haji Terpadu
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah pemanfaatan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) Gen 2 belum optimal hingga perihal penatausahaan akun utang lain-lain.
Layanan Siskehat Gen 2 ini untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan (LK) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tahun 2023 belum optimal hingga perihal penatausahaan akun utang lain-lain.
Advertisement
Berdasarkan pernyataan Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit, tata usaha akun utang lain-lain dinilai belum memadai, yang meliputi saldo utang lain-lain akun perantara belum dapat ditelusuri dan penjelasan selisih saldo utang lain-lain, yaitu utang surat perintah membayar (SPM) pembatalan haji dalam proses belum sesuai.
“Oleh karena itu, BPK berharap Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dapat meningkatkan pengendalian dan melakukan langkah-langkah perbaikan yang sistematis agar rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa permasalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang,” ujar Ahmadi dikutip dari keterangan resmi BPK di Jakarta, Kamis (25/7/2024)
Kendati terdapat persoalan, permasalahan tersebut tak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LK BPKH, sehingga BPK tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK BPKH tahun 2023.
"Capaian ini merupakan bentuk komitmen dan upaya nyata dari seluruh manajemen BPKH dalam mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara yang baik," kata Ahmadi.
Dia juga mengapresiasi upaya pimpinan BPKH dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, dimana capaian tindak lanjut yang dilakukan telah melebihi target nasional sebesar 75 persen.
BACA JUGA: Jelang Akhir Periode Jabatan Jokowi, Ini Deretan Catatan Merah Keuangan Negara Temuan BPK
Berdasarkan data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun 2019 hingga 2023, tingkat penyelesaian rekomendasi pada BPKH sebesar 88,63 persen.
"Kami berharap kecepatan dan sinergi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut dapat terus ditingkatkan. BPK siap untuk bersama-sama mendorong penyelesaian rekomendasi yang telah diberikan," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
- Ketum PSSI Erick Thohir Pastikan Rumput GBK Bagus untuk Laga Melawan Australia
- Bermandikan Lumpur, 32 Petani Beradu Cepat Lomba Balap Traktor di Klaten
- Live di MNC TV, Daud Yordan Bertekad Rebut Gelar Juara Dunia IBA Malam Ini
- Indonesia Pastikan Satu Gelar Taipei Open 2024 di Sektor Ganda Putri Besok
Berita Pilihan
- Peneliti Umumkan Penemuan Virus Baru di China Sebabkan Sakit Syaraf Menular lewat Kutu
- Cegah Pelecehan Seksual, Ini Kiat Psikolog untuk Mengedukasi Anak-Anak
- Risma Mundur, Muhadjir Effendy Ditunjuk Jadi Plt Menteri Sosial
- Kementerian BUMN Bakal Panggil Bos Peruri Ihwal Errornya E-Meterai CPNS
- Resmi! Mulai Malam Ini Pendaftaran CPNS 2024 Bisa Gunakan Meterai Tempel
Advertisement
Antusias Warga Sruwuh Bantul Jadi Tuan Rumah Porkal Bola Voli 2024
Advertisement
Kulineran di Jogja, Jangan Lupa Mampir ke Kedai Burger Lokal
Advertisement
Berita Populer
- Ini Akibat Jika Pengusulan Calon Hakim Agung Ditunda Menurut Komisi Yudisial
- Hasil Rampasan KPK dari Rafael Alun Rp40,5 Miliar Disetor ke Kas Negara
- Wakil Ketua KPK Dapat Sanksi Sedang, Ini Alasan Dewan Pengawas
- Pengawasan Pilkada dengan Calon Tunggal, Bawaslu: Tak Berbeda dengan Daerah yang Lebih dari Satu Paslon
- Kegiatan Silaturrahmi Ridwan Kamil di Jatinegara Dapat Penolakan
- Imigrasi Jakbar Bongkar Kasus WNA Merekrut WNI Jadi Scammer di Kamboja
- Sejumlah Daerah di Indonesia Dilanda Hujan Ringan hingga Lebat Hari Ini
Advertisement
Advertisement