Advertisement
BPK Temukan Laporan Keuangan Bermasalah di Kemenko Perekonomian dan KPPU
Ilustrasi BPK - Bisnis.com
Advertisement
Harianjogjacom, JAKARTA—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa masalah dalam Laporan Keuangan (LK) Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian dan LK Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) tahun 2023.
"Meskipun telah memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian), BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing dalam keterangan resmi, Jakarta, Minggu.
Advertisement
BACA JUGA : Laporan Keuangan Pemda DIY Raih Opini WTP ke-14 Kali
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, permasalahan yang ada pada LK Kemenko Perekonomian antara lain terkait adanya belanja perjalanan dinas tak dilengkapi bukti pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto agar memerintahkan Sekretaris Kemenko Perekonomian untuk memberikan pembinaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas ketidakcermatannya. Dengan begitu, PPK harus menarik dan menyetorkan ke kas negara belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Pada pemeriksaan LK KPPU, BPK menemukan permasalahan terkait pengelolaan piutang pendapatan negara bukan pajak (PNBP) denda pelanggaran persaingan usaha belum sepenuhnya memadai.
BPK menyarankan Ketua KPPU memerintahkan Sekretaris Jenderal KPPU untuk menginstruksikan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Eksekusi lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi penyelesaian atas Piutang Bukan Pajak yang berpotensi tak tertagih dan melakukan pengkinian data putusan inkracht.
BACA JUGA : Pemkab Sleman Tercepat Serahkan Laporan Keuangan 2023
Daniel mengharapkan Menko Perekonomian dan Ketua KPPU dapat terus mendorong jajaran mereka masing-masing agar segera menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK.
"Menko Perekonomian dan Ketua KPPU diharap dapat terus melaksanakan langkah-langkah konkrit untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan dapat segera menyelesaikan rekomendasi yang BPK berikan," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
4 Warga Gaza Meninggal Dunia Akibat Serangan Udara Israel di Pengungsian
Advertisement
BNPB: Dampak Kerusakan Gempa di Bali Ditangani dengan Cepat
Badan Geologi Ingatkan Pemda Beri Perhatian Kawasan Rawan Bencana
Operasi Jarak Jauh Pertama di Asia Tenggara
Ketum KONI Ingatkan Standardisasi Pelatih di Semua Cabor
Advertisement
Korban Perampokan Meninggal Dunia, Ditembak di Bagian Kepala
Waspada Cuaca Ekstrem Dua Hari Kedepan di Jateng dan Sekitarnya
Aktivis HAM Aysenur Tewas Ditembak Tentara Israel
Gubernur Bali Usulkan Pemberian Sanksi untuk Wisatawan Asing Tak Bayar Pungutan
Gempa Mag 4,9 Guncang Bali: Terjadi 5 Kali Susulan
Advertisement
Ini Syarat dan Ketentuan Sayembara Logo dan Desain User Interface BPKH Apps
Berita Pilihan
- Peneliti Umumkan Penemuan Virus Baru di China Sebabkan Sakit Syaraf Menular lewat Kutu
- Cegah Pelecehan Seksual, Ini Kiat Psikolog untuk Mengedukasi Anak-Anak
- Risma Mundur, Muhadjir Effendy Ditunjuk Jadi Plt Menteri Sosial
- Kementerian BUMN Bakal Panggil Bos Peruri Ihwal Errornya E-Meterai CPNS
- Resmi! Mulai Malam Ini Pendaftaran CPNS 2024 Bisa Gunakan Meterai Tempel
Advertisement
Ratusan Orang Ikuti Event Lari Demi Bantu Penyintas Kanker
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Gempa Magnitudo 4,9 di Gianyar Bali, BPBD Bergerak Cepat Melakukan Kajian Dampak
- KPK Buka Dua Hari Layanan LKHPN untuk Bakal Calon Kepala Daerah dalam Pilkada
- Peneliti Umumkan Penemuan Virus Baru di China Sebabkan Sakit Syaraf Menular lewat Kutu
- Pelamar CPNS Kementerian ESDM Boleh Pakai Materai Tempel
- Maudy Koesnaidi Batal Jadi Tim Kampanye Pramono-Rano Karno
- Pansel Diminta Mencoret Calon Pimpinan KPK yang Cacat Etik
- Ini Syarat dan Ketentuan Sayembara Logo dan Desain User Interface BPKH Apps
Advertisement
Advertisement
