Advertisement
Satgas Judi Online Harus Punya Dasar Hukum Pengawasan
Judi online / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Perlu adanya regulasi khusus untuk mengawasi kinerja Satgas Judi Online yang dibentuk oleh pemerintah. Hal ini diutarakan Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Nadia Yovani.
Hal tersebut harus dilakukan agar kinerja satgas dalam memberantas judi online dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.
Advertisement
"Pemerintah sudah membentuk Satgas Pemberantasan Judol, terus siapa yang memonitor? Lintas kementerian, Kemenkumham, apakah polisi ada atau tidak? apakah sudah kerja sama dengan cyber police?" kata dia saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (20/7/2024).
Menurut Nadia, hadirnya satgas judi online hanya menyelesaikan permasalahan dari sisi penegakan hukum dan pencegahan di lapangan.
Satgas tersebut pun bisa bertindak leluasa karena berlandaskan keputusan presiden yang belakangan baru saja diterbitkan Presiden Joko Widodo.
Namun demikian, dia menilai pemerintah belum memberikan dasar hukum untuk melakukan pengawasan terhadap judi online. Dengan tidak adanya dasar hukum pengawasan, satgas tersebut berpotensi tidak mendapatkan pengawasan yang ketat dalam bekerja.
Karenanya, dia berharap pemerintah membentuk regulasi khusus pengawasan satgas judi online agar satgas tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang menyimpang dari hukum.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan surat keputusan pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto.
BACA JUGA: Orang Keracunan Kecubung Sering Berhalusinasi
Pembentukan Satgas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta 14 Juni 2024.
"Sampai saat ini sudah 2,1 juta situs judi online ditutup dan Satgas Judi Online dibentuk agar mempercepat pemberantasan judi online," ucap Presiden RI Joko Widodo, Jumat (12/6/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sempat Padam Berjam-jam, Aliran Listrik di Bali Akhirnya Kembali Pulih
Gunung Semeru di Jawa Timur Erupsi Malam Ini
Pembahasan RUU Perampasan Aset, Yusril: Pemerintah Tunggu Kesiapan DPR RI
Advertisement
Ramai soal Vasektomi, BKKBN Nyatakan Berpedoman pada Fatwa MUI 2012
Menhub Pastikan Kesiapan Layanan Transportasi Calon Jemaah Haji 2025
Advertisement
Prabowo Dijadwalkan Hadiri Peringatan Hardiknas 2025 di Cimahpar Bogor
Puluhan Narapidana Diduga Keracunan Miras Oplosan, Satu Orang Tewas
Momentum May Day, Ahmad Luthfi Berdayakan Buruh Melalui Koperasi
Masyarakat di Pesisir Diminta Mewaspadai Potensi Banjir Rob hingga 5 Mei 2025
Advertisement
Golkar Siap Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran 2 Periode
Berita Pilihan
- Terkait Penyebab Pemadaman Listrik di Seluruh Bali Hari Ini, Begini Penjelasan PLN
- Ramai soal Vasektomi, BKKBN Nyatakan Berpedoman pada Fatwa MUI 2012
- Masyarakat di Pesisir Diminta Mewaspadai Potensi Banjir Rob hingga 5 Mei 2025
- Hemat Energi, Jemaah Calon Haji Diminta Tidak Memaksakan Salat Arbain di Madinah
- Demo Hari Buruh di Semarang Berakhir Ricuh, Polisi Tangkap Sejumlah Provokator
Advertisement
BMKG: Gempa Magnitudo 7,3 Argentina Tak Berpengaruh ke Indonesia
Advertisement
Asyiknya Interaksi Langsung dengan Hewan di Kampung Satwa Kedung Banteng
Advertisement
Berita Populer
- Sinyal Dukungan Presiden Prabowo Sahkan RUU Perampasan Aset, Hardjuno: Tak Ada Lagi Alasan Menunda
- Golkar Siap Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran 2 Periode
- Masyarakat di Pesisir Diminta Mewaspadai Potensi Banjir Rob hingga 5 Mei 2025
- Momentum May Day, Ahmad Luthfi Berdayakan Buruh Melalui Koperasi
- Puluhan Narapidana Diduga Keracunan Miras Oplosan, Satu Orang Tewas
- Peringati Hardiknas 2025, Ahmad Luthfi Kembalikan Hak Pendidikan 1.100 Anak Tidak Sekolah
- Prabowo Dijadwalkan Hadiri Peringatan Hardiknas 2025 di Cimahpar Bogor
Advertisement
Advertisement
