Jokowi Diminta Rem Proyek Kejar Tayang, Defisit APBN Kian Melebar

Maria Elena

Selasa, 09 Juli 2024 - 11:47 WIB

Abdul Hamied Razak

Jokowi Diminta Rem Proyek Kejar Tayang, Defisit APBN Kian Melebar

Foto ilustrasi. - Ist/Freepik

Harianjogja.com, JAKARTA–DPR RI meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali proyek-proyek yang dinilai bersifat kejar tayang. Tujuannya agar tidak memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah dalam rapat kerja penyampaian laporan semester I APBN 2024 dengan Menteri Keuangan, Senin (8/7/2024).

Menurut Said, pertimbangan ulang proyek-proyek itu terutama karena transisi peralihan pemerintahan, agar tidak membebani keuangan negara ke depannya.

“Pimpinan Banggar DPR berpandangan di tengah transisi peralihan pemerintahan, sebaiknya proyek-proyek kejar tayang yang tidak terlalu signifikan untuk menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, hendaknya pelaksanaannya dipertimbangkan ulang,” kata Said.

Dia mengatakan, langkah tersebut guna memastikan uang fiskal tetap sehat, khususnya di tengah sentimen eksternal yang kurang menguntungkan. “Serta tidak mewariskan beban keuangan bagi pemerintahan berikutnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Said juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati mengingat prognosis defisit APBN yang lebih besar dari target yang ditetapkan dalam APBN 2024. Defisit APBN hingga akhir 2024 diperkirakan melebar menjadi 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) atau setara dengan Rp609,7 triliun.

Tingkat defisit ini lebih tinggi dari target awal pemerintah sebesar 2,29% dari PDB. Peningkatan ini terutama didorong oleh potensi pembengkakan belanja negara dari rencana awal sebesar Rp3.325,1 menjadi Rp3.412,2 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memastikan program atau proyek yang telah tertuang dalam prognosis hingga akhir 2024 berjalan optimal.

“Jangan sampai programnya sudah ada, tapi pelaksanaannya tidak optimal, karena semuanya dampaknya langsung ke perekonomian,” tutur Febrio.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com