Advertisement
Jokowi Diminta Rem Proyek Kejar Tayang, Defisit APBN Kian Melebar
Foto ilustrasi. - Ist/Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–DPR RI meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali proyek-proyek yang dinilai bersifat kejar tayang. Tujuannya agar tidak memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi.
Hal ini disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah dalam rapat kerja penyampaian laporan semester I APBN 2024 dengan Menteri Keuangan, Senin (8/7/2024).
Advertisement
Menurut Said, pertimbangan ulang proyek-proyek itu terutama karena transisi peralihan pemerintahan, agar tidak membebani keuangan negara ke depannya.
BACA JUGA: Menkeu Sri Mulyani Sebut Prabowo Bakal Jaga Devisit APBN 2025 di Bawah Tiga Persen
“Pimpinan Banggar DPR berpandangan di tengah transisi peralihan pemerintahan, sebaiknya proyek-proyek kejar tayang yang tidak terlalu signifikan untuk menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, hendaknya pelaksanaannya dipertimbangkan ulang,” kata Said.
Dia mengatakan, langkah tersebut guna memastikan uang fiskal tetap sehat, khususnya di tengah sentimen eksternal yang kurang menguntungkan. “Serta tidak mewariskan beban keuangan bagi pemerintahan berikutnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Said juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati mengingat prognosis defisit APBN yang lebih besar dari target yang ditetapkan dalam APBN 2024. Defisit APBN hingga akhir 2024 diperkirakan melebar menjadi 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) atau setara dengan Rp609,7 triliun.
Tingkat defisit ini lebih tinggi dari target awal pemerintah sebesar 2,29% dari PDB. Peningkatan ini terutama didorong oleh potensi pembengkakan belanja negara dari rencana awal sebesar Rp3.325,1 menjadi Rp3.412,2 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memastikan program atau proyek yang telah tertuang dalam prognosis hingga akhir 2024 berjalan optimal.
“Jangan sampai programnya sudah ada, tapi pelaksanaannya tidak optimal, karena semuanya dampaknya langsung ke perekonomian,” tutur Febrio.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Advertisement
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Advertisement
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
Advertisement
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
Berita Pilihan
- DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
Advertisement
BPBD Gunungkidul Mulai Salurkan Bantuan Air Bersih ke Warga
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
Advertisement
Advertisement
