Advertisement
Peluang Ormas Kelola Tambang Tetap Berlanjut di Era Prabowo-Gibran
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintahan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan melanjutkan ketentuan yang membua peluang bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Harian Gerindra, Sufmi Ahmad Dasco. Menurutnya, sektor pertambangan bisa dikelola oleh pihak manapun, termasuk ormas sepanjang tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
Advertisement
BACA JUGA: Keren! Di Kulonprogo, Berani Ikut KB Laki-laki Dapat Rp2 Juta
"Saya pikir soal pengelolaan tambang soal usaha yang sah dan halal itu terbuka buat siapa saja sepanjang tidak melanggar hukum," ujar Dasco di Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024).
Dengan demikian, kata Dasco, seharusnya memang tidak ada persoalan apabila ormas keagamaan bisa mengantongi izin usaha pertambangan, selagi memenuhi persyaratan yang ada.
"Sehingga apabila kemudian organisasi-organisasi ormas keagamaan itu memenuhi persyaratan yang ada untuk berusaha, untuk berniaga, saya pikir tidak ada masalah dan tidak ada alasan untuk tidak setuju," pungkasnya.
Sebagai informasi, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No.25/2024 tentang Perubahan Atas PP No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan WIUPK kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan.
Aturan yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Mei 2024 itu menyebut, pemberian WIUPK dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan,” bunyi pasal 84 A beleid itu.
WIUPK yang dimaksud merupakan eks PKP2B di mana badan usaha yang dikendalikan ormas untuk pengelolaan WIUPK dilarang bekerja sama dengan PKP2B sebelumnya ataupun afiliasi bisnis terkait.
Penawaran WIUPK berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak aturan ini berlaku. Ketentuan lebih lanjut mengenai WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Wakil Ketua KPK Dilaporkan ke Dewan Pengawas, Jubir Pastikan Akan Ada Tindak Lanjut
- Festival Jivitputrika di India, 37 Anak Tewas Tenggelam di Sungai
- Wacana TNI akan Membentuk Satuan Antariksa, Ini Tanggapan Pakar Pertahanan
- KPK Panggil Ketua DPRD Semarang Jadi Saksi Korupsi Pemkot
- Direktur Kementerian ESDM Diperiksa KPK
Advertisement
Perangkat Lurah Kulonprogo Diminta Jaga Netralitas Pilkada 2024
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Tegas! Delegasi Indonesia Walkout Saat Netanyahu Hendak Berpidato di Forum PBB
- Markas Hizbullah di Beirut Lebanon Dibom Israel
- 11 Tewas dan 3 Lainnya Luka-luka Akibat Longsor Tambang Emas Solok di Padang
- Sedikitnya 26 Tewas Akibat Badai Helene yang Melanda Amerika Serikat
- Presiden Jokowi Jadi Anggota Kehormatan TNI Angkatan Laut
- BRIN Kembangkan Biopestisida Ramah Lingkungan
- Longsor Tambang Emas Ilegal Tewaskan 11 Orang di Solok, Basarnas Terapkan Evakuasi Estafet
Advertisement
Advertisement